Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung penuh langkah-langkah percepatan pengembangan seluruh Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Tanah Air.
Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mewakili Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam "Rapat Koordinasi Implementasi Program dan Kegiatan pada KPPN" di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, (28/3).
Agusta mengatakan, Kementerian PUPR melalui BPIW pada 2016 hingga 2018 telah melaksanakan penyusunan 20 masterplan KPPN. "Yakni tahun 2016 ada empat masterplan KPPN, tahun 2017 ada sepuluh masterplan KPPN dan tahun 2018 ada enam masterplan KPPN," terangnya.
Untuk masterplan KPPN yang telah disusun, lanjut Agusta, Kementerian PUPR kemudian melakukan tindaklanjut dengan menentukan program prioritas tiga tahunan dan program tahunan.
Dalam mendukung KPPN, lanjutnya, Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional. "Dukungannya berupa pengembangan jalan daerah untuk pengembangan kawasan," ungkap Agustas.
Selain itu, ada juga melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar, guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia. "Mulai dari peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan, pembangunan infrastruktur SPAM perdesaan berbasis masyarakat dan pembangunan infrastruktur SPAM di kawasan nelayan," papar Agusta.
Lebih lanjut, Agusta mengatakan, saat ini dalam mengembangkan infrastruktur Kementerian PUPR melakukan pendekatan yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
"Dimana seluruh wilayah di Indonesia telah dikelompokan ke dalam 35 WPS. Dalam WPS itu terdapat kawasan tematik yang pengembangnya didukung Kementerian PUPR, seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), Kawasan Industri dan lainya," terang Agusta.
Menurutnya, pendekatan WPS diharapkan dapat mendorong pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu, komprehensif, cepat mengatasi kesenjangan infrastruktur di kawasawan Barat dan Timur serta pembangunan berjalan sesuai daya dukung dan daya tampung.
Di tempat sama, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry saat membuka dan menyampaikan arahannya mengatakan, pembangunan kawasan perdesaan menjadi prioritas ke depan. Menurutnya, KPPN akan menjadi lokomotif dalam pengembangan ekonomi desa dan kawasan perdesaan, apabila KPPN menjadi pusat pertumbuhan baru.
Sonny menyatakan, kunci dari pengembangan KPPN adalah keberadaan masterplan yang diikuti semua pihak serta menjadi acuan bersama. “Seluruh sektor harus terlibat dalam percepatan pengembangan KPPN ini, agar dapat benar-benar tercipta percepatan dalam proses pengembangannya,” terang Sonny.
Pada rapat koordinasi tersebut hadir perwakilan dari kementerian dan pemerintah daerah terkait, yang berkomitmen untuk bersama-sama mendukung percepatan pengembangan KPPN di Tanah Air. (ris/infoBPIW)
