Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) komitmen melakukan percepatan pengembangan infrastruktur PUPR terpadu di Provinsi Maluku Utara (Malut). Pasalnya, pembangunan infrastruktur merupakan syarat fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Saat ini percepatan pembangunan infrastruktur merupakan suatu kebutuhan, termasuk pembangunan di Maluku Utara," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mewakili Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono saat menyampaikan sambutan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Maluku Utara di Kota Sofifi, Rabu (10/4).
Musrenbang Provinsi Malut ini dibuka langsung oleh Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba yang didampingi Wakil Gubernur Malut, M. Al Yasin Ali. Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut, antara lain Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhajar Diantoro serta Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas, Rudy Prawiradinata.
Hadi mengatakan, Kementerian PUPR dalam melakukan pengembangan infrastruktur menangani empat sektor secara terpadu, meliputi penanganan konektivitas atau jalan nasional, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan permukiman atau keciptakaryaan serta penyediaan perumahan.
Dalam penanganan empat sektor tersebut, lebih lanjut Hadi menjelaskan, Kementerian PUPR saat ini menggunakan metode pendekatan berbasis wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
"Wilayah di Indonesia seluruhnya telah dikelompokan ke dalam 35 WPS. Dalam WPS itu terdapat kawasan tematik yang didukung Kementerian PUPR pengembangannya, seperti Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan lainnya," papar Hadi.
Menurutnya, pendekatan WPS diharapkan dapat mendorong pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu, komprehensif, cepat mengatasi kesenjangan infrastruktur di kawasan Barat dan Timur serta pembangunan berjalan sesuai daya dukung dan daya tampung.
Pada kesempatan tersebut, Hadi menjelaskan, isu strategis pengembangan wilayah di Maluku Utara antara lain meliputi, dukungan terhadap KSPN Morotai, dukungan terhadap KEK Morotai, KI Buli, dukungan konektivitas multimoda Pelabuhan Umum A. Yani dan Ternate dan dukungan terhadap Kota Baru Sofifi. "Selain itu, penanganan kawasan kumuh di Kota Ternate dan Kota Tidore, dukungan terhadap Pulau Kecil Terluar Yiew Besar serta dukungan infrastruktur di kawasan rawan bencana alam." ungkap Hadi.
Hadi juga memaparkan, Kementerian PUPR pada tahun 2020 telah memprogram pembangunan infrastruktur PUPR untuk konektivitas atau jalan nasional, antara lain rekonstruksi Jalan Weda – Sagea, rekonstruksi Jalan Gebe–Umera, pembangunan Jalan Sofi–Wayabula, rehabilitasi Minor Mafa-Matuting serta rehabilitasi Minor Subaim–Buli.
"Ada juga penggantian Jembatan Ake Musliku II, penggantian Jembatan Ake Daheale, pembangunan Jembatan Ake Cio Dalam/Besar dan pembangunan Jembatan Ake Sopi Tui Kecil," terangnya.
Adapun sektor Sumber Daya Air, antara lain pembangunan konstruksi penahan ombak Pantai Morotai Utara, rehabilitasi penahan ombak pantai Morotai Selatan, pembangunan jaringan irigasi Akelamo Kanan serta rehabilitasi jaringan irigasi Tutiling Kanan.
"Kemudian pembangunan Bendung Leleseng D.I Toliwang Tolabit Leleseng, pembangunan Embung Konservasi Kota Tidore Kepulauan, pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku Pulau Hiri dan pembangunan Intake dan jaringan pipa transmisi unit air baku Kota Buli Kab. Halmahera Timur," paparnya,
Hadi mengatakan, adapun untuk sektor Keciptakaryaan ada pengembangan infrastruktur kawasan permukiman perdesaan Kec. Morotai Selatan, peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Daruba, pembangunan jaringan distribusi perpipaan air bersih, pembangunan SPAM Sofifi. "Kemudian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman Kota Sofifi dan pembangunan drainase lingkungan permukiman Desa Balbar di Kota Sofifi," jelasnya,
Adapun untuk sektor Penyediaan Perumahan, antara lain ada peningkatan kualitas rumah swadaya bagi MBR, pembangunan rumah khusus masyarakat di daerah tertinggal Kab. Halbar dan Kec. Jailolo, pembangunan rumah susun pekerja KEK Morotai Kab. Pulau Morotai serta perumahan khusus untuk mendukung Zona KEK Morotai, Kec. Morotai.
"Pembangunan rumah khusus Perbatasan Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Selatan," jelasnya.
Ia menjelaskan, program infrastruktur PUPR di Provinsi Maluku Utara tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan Konsultasi Regional Kementerian PUPR yang telah dilaksnakan pada Februari dan Maret 2019 lalu.
Sementara itu, Plt Sekda Pemprov Maluku Utara, Bambang Hermawan mengatakan, ada lima kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas di Malut. Menurutnya, fokus untuk infrastruktur yang pertama adalah pembangunan Kota Baru Sofifi, kedua pada akselerasi pulau-pulau, seperti penuntasan program jalan Halmahera.
“Kemudan jalan lingkar Bacan, akselerasi jalan lingkar Halmahera, Kota Sofifi, pembangunan kesehatan, dan pembangunan Pendidikan,” terangnya.
Usai menghadiri Musrenbang di Provinsi Malut, rombongan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono didampingi jajarannya melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui secara persis pengembangan pembangunan Kota Baru Mandiri Sofifi.(ris/infoBPIW)
