Untuk merespon penguatan konektivitas dan sektor maritim di Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siapkan dukungan infrastruktur PUPR tahun 2015-2019 di Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata), sehingga diharapkan mampu merespon tantangan-tantangan pembangunan nasional baik secara global maupun regional.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada Seminar Maritim yang mengangkat tema “Negara Membangun Konektivitas Logisitik Nasional Menuju Terbentuknya Komitmen Strategis Kedaulatan Maritim Nasional” yang digelar Universitas Hasanuddin di Makassar, Senin (19/12).
Rido juga menjelaskan, dalam pembangunan di Mamminasata serta mendukung rencana pembangunan Makassar New Port, pada tahun ini dilakukan pembangunan jembatan dan jalan bypass Mamminasata.
“Pada tahun 2017 akan dibangun bypass Simpang Mandai dan pada tahun 2018 akan dimulai pembangunan Jalan Tol Reformasi penghubung Jalan Andi Pangerang Pettarani dengan Pell. Soekarno Hatta,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Rido juga mengakan, pendekatan pengembangan infrastruktur berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang diusung Kementerian PUPR, diharapkan dapat memperkuat keterpaduan dan konektivitas antar kawasan-kawasan strategis nasional, seperti kawasan industri, kawasan startegis pariwisata nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan perbatasan dan lainya.
Dikatakannya ada empat dari sembilan Nawacita yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastuktur PUPR. “Pertama, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” paparnya.
Kedua, lanjut Rido, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ketiga, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Lebih lanjut Rido mengatakan, pada Nawacita pertama berupa membangun Indonesia dari pinggiran termasuk mengurangi disparitas. “Untuk amanah tersebut Kementerian PUPR membangun infrastruktur di beberapa kawasan perbatasan dan membangun permukiman di daerah tertinggal,” terangnya.
Dalam mendukung Nawacita meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, ungkap Rido, Kementerian PUPR membangun jalan raya dan jalan tol untuk meningkatkan aksesbilitas sistem logistik nasional.
“Ketiga, dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, Kementerian PUPR mendukung secara langsung pengembangan pertanian lahan basah atau pangan dengan menyediakan bendungan, jalur irigasi dan pengendalian banjir,” paparnya.
Terkait Nawacita meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Ia mengatakan, Kementerian PUPR terus mengupayakan meningkatkan kualitas permukiman mulai dari sektor sanitasi, higienitas dan memfasilitasi perumahan swadaya.
Di sisi lain, Rido menyatakan, masalah utama arus logisitik di Indonesia adalah waktu tempuh yang terlalu rendah dikarenakan beban jalan yang terlalu tinggi akibat dominasi pengguna jalan. “Menurut survey Indonesia Infrastructure Initative, saat ini infrastruktur jalan yang tersedia mencapai 84% sedangkan beban jalan yang harus ditampung adalah sekitar 90%,” terangnya.
Dengan demikian, lanjutnya, kemacetan di pusat pertumbuhan dan perkotaan sulit dihindari. “Kemacetan juga turut disebabkan oleh kurangnya pengendalian lalu lintas,” terang Rido.
Hadir dalam acara tersebut, Asdep Kemenko Maritim, Rusli Rahim mewakili Menteri Kemenko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dan Ketua Balitbang Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Firda yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo serta pemangku kepentingan lainnya di kawasan Mamminasata. (INI/InfoBPIW)
