Dalam menyusun Rencana Induk Terpadu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Borobudur dan Lombok sangat dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian dan lembaga, agar hasilnya dapat efektif dan sesuai harapan banyak kalangan.
Demikian diungkapkan, Hadi Sucahyono, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat membuka sosialisasi Persiapan Penyusunan Rencana Induk Terpadu Kawasan Pariwisata Danau Toba, Borobudur, dan Lombok di Jakarta, Senin (19/12).
Hadir dalam sosialisasi tersebut perwakilan Bank Dunia, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perhubungan, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Direktur Badan Otorita Danau Toba, dan stakeholder lainnya. Selain itu, hadir pula pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang terkait dengan tiga destinasi wisata tersebut.
Untuk membuat Rencana Induk Terpadu Kawasan Pariwisata, lanjut Hadi, setidaknya membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi mulai dari Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/Kota, termasuk dengan Pengembang dan masyarakat
Kementerian PUPR, lanjut Hadi, terus berupaya membangun infrastruktur PUPR secara efektif dalam rangka mendukung KSPN yang telah dicanangkan pemerintah.
“Pada Rencana Induk Terpadu Kawasan Pariwisata tersebut, nantinya akan memuat rencana pembangunan infrastruktur PUPR yang mencakup keterpaduan sektor Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya dan Perumahan,” terang Hadi. Hadi berharap, dalam sosialisasi tersebut seluruh stakeholder dapat berperan aktif guna terciptanya Rencana Induk Terpadu Kawasan Pariwisata yang ideal.
Untuk Integrated Master Plan atau Rencana Induk Terpadu Kawasan Pariwisata, Kepala Bagian Rencana Kementerian Perhubungan, Dandun Prakosa mengatakan, Kementerian Perhubungan akan menghidupkan bandara-bandara pesawat perintis seperti Bandara Sibisa dan lainnya.
“Hal itu dilakukan untuk menyingkat waktu tempuh dan mempermudah akses ke kawasan wisata prioritas tersebut,” terangnya. Selain itu, lanjutnya, ada juga peningkatan pelabuhan-pelabuhan agar lalu lintas laut bisa semakin meningkat, sehingga mempermudah mobilitas orang ataupun barang ke lokasi wisata.
Saat ini, lanjutnya, Kementerian Perhubungan memang terus menjaring aspirasi untuk dapat memberikan masukan yang ideal dalam penyusunan Rencana Induk tersebut.
Di tempat yang sama, Senior Private Sector Specialist Trade and Competitiveness, Bank Dunia, Bertine Kamphuis mengatakan, Rencana Induk Terpadu Kawasan Pariwisata yang akan disusun tersebut harus menjawab permintaan pasar dan industri pariwisata sendiri. "Kemudian, harus juga dapat melestarikan budaya, bangunan dan sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut," terang Bertine.
Dia menambahkan, termasuk harus menghadirkan infrastruktur yang dapat memudahan dan menarik para wisatawan ke lokasi wisata. (ris/infoBPIW)
