Kementerian PUPR merealisasikan dukungan terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), khususnya tiga KSPN yang difokuskan pemerintah yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), dan Mandalika (Nusa Tenggara Barat).
Kepala Badan Pengembangan Infastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menyatakan realisasi dukungan tersebut dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), dan Penyediaan Perumahan.
Dicontohkan, untuk kawasan pariwisata Danau Toba, Kementerian PUPR telah meningkatkan jalan kabupaten menjadi jalan nasional di sekitar Danau Toba. “Selain itu juga sedang disiapkan rencana pembangunan jalan tol termasuk dari Tebing Tinggi ke Pematang Siantar ke Prapat,” ungkap Rido, saat menjadi salah satu narasumber pada talkshow yang mengambil tema “Keterpaduan Infrastruktur Dalam Rangka Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)”. Talkshow tersebut merupakan bagian dari acara BPIW Expo yang diadakan di halaman gedung BPIW Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (16/12).
Sedangkan untuk kawasan pariwisata Borobudur menurut Rido, Kementerian PUPR akan membangun dua jalan tol yakni Jalan Tol Bawen-Yogyakarta dan Jalan Tol dari Bandara Kulonprogo hingga Mendut. Rido mengatakan, studi kelayakan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta bakal dipercepat dari jadwal semula yang sedianya dilakukan pada 2018. Pasalnya, menurut analisis Kementerian Pariwisata, jalan tol tersebut bisa menjadi pemicu percepatan Borobudur sebagai KSPN. Oleh sebab itu, sebagai bentuk percepatan tersebut, studi kelayakan untuk pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta sepanjang 100 kilometer akan dilakukan pada 2017 atau setahun lebih cepat dari rencana awal.
Kemudian untuk mendukung pariwisata di Mandalika, Kementerian PUPR sedang menyiapkan disain akses jalan dari Mandalika ke bandara sepanjang 30 kilometer. “Akses jalan itu sangat penting, karena mereka akan menggelar pagelaran tentang Putri Mandalika,” tutur Rido.
Dalam kesempatan itu, Rido juga menjelaskan mengenai masalah keterpaduan pembangunan infrastruktur. Dikatakannya bahwa BPIW sudah menciptakan indeks keterpaduan berdasarkan masterplan yang ada. “Kita sudah menjalankan indeks keterpaduan di tiga kawasan tersebut. Jadi artinya terpadu atau sinkron terhadap program, maupun terpadu dalam merencanakan itu, dimana keterpaduan telah mencapai diatas 90 persen,” ucap Rido.
Rido juga menyatakan sudah sepatutnya BPIW harus berada di depan dalam perencanaan yang dibuat sehingga dapat menjadi guide atau panduan bagi unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat membuka BPIW Expo.
Dalam talkshow yang dipandu budayawan, Butet Kertarajasa tersebut, juga menghadirkan narasumber yang lain yakni Ketua Pokja Percepatan 10 Bali Baru Kementerian Pariwisata, Hiramsyah Sambudhy Thaib. Dalam kesempatan itu Hiramsyah menyampaikan alasan mengapa pemerintah memprioritaskan pembangunan pada tiga KSPN tersebut. Menurutnya pemerintah memprioritaskan tiga kawasan itu dilihat dari segi aspek potensi, kesiapan masyarakat dan juga pemerintah daerah setempat.
“Tujuh KSPN yang lain, seperti Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang. Kondisi pariwisata disitu bagus alamnya, tapi ternyata dalam perjalanan waktu ada keterbatasan anggaran,” ungkapnya. Ia juga setuju bila keterpaduan dengan berbagai sektor seperti dengan BPIW terus dilakukan agar target wisatawan mancanegara di tahun 2019 dapat tercapai.
Hiramsyah juga menyebutkan bahwa tiga kawasan wisata itu menjadi fokus pemerintah, dikarenakan pemerintah ingin mengembangkannya menjadi tujuan wisata mancanegara. Disisi lain menurut dia hingga saat ini banyak investor asing, yang punya keinginan untuk berpartisipasi pada industri pariwisata nasional.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bapenas, Wismana Adi Suryabrata yang juga menjadi narasumber pada acara tersebut menyatakan bahwa dukungan untuk KSPN diperlukan dari semua sektor termasuk Kementerian PUPR. Program yang dibuat Kementerian PUPR melalui BPIW menurutnya dapat membantu dalam membuat perencanaan yang menyeluruh dalam mendukung sektor pariwisata.
“Masing-masing kementerian punya keterbatasan, terutama menyangkut pendanaan. Namun dengan keterpaduan antar kementerian dengan melibatkan swasta dan masyarakat, akan didapat hasil maksimal,” tukas Wismana.
Dalam kesempatan itu Wismana menyebutkan bahwa pihaknya juga telah mengarahkan pemerintah daerah (pemda) agar proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diajukan untuk kawasan wisata, sejalan dengan program pemerintah, sehingga program yang dibuat pemda dapat mendukung program pemerintah pusat. (Hen/Ris/infobpiw)
