Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meminta Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) konsisten dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai misi dari pembentukannya, yakni sebagai integrator program. Dengan demikian BPIW harus mengarahkan semua sektor di Kementerian PUPR untuk membuat program dan bukan mengkompilasi program dari sektor-sektor.
“Kalau masih kompilasi tidak ada artinya, karena BPIW dibentuk untuk mengarahkan ditjen-ditjen dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga BPIW menjadi yang didepan dengan membuat program yang lebih baik, bukan di belakang, konsisten dalam melaksanakan kegiatan yakni sesuai dengan pembentukan organisasi BPIW, jangan melenceng. Mudah-mudahan Expo ini mengingatkan misi dari pembentukan BPIW,” tegas Basuki, saat membuka BPIW Expo, di halaman gedung BPIW Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (16/12).
Basuki mencontohkan, bila BPIW ingin membuat program dukungan pengembangan pariwisata Borobudur, maka BPIW harus mengarahkan ditjen seperti Bina Marga dalam membuat pelebaran jalan. Selain itu Basuki juga menyatakan bahwa dalam mengalokasikan anggaran juga harus rasional, sesuai dengan program yang dibuat.
Terkait program 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) menurut Basuki harus ada pola pengembangan WPS dalam bentuk masterpan yang mengikat semua ditjen. Sehingga dapat diketahui secara jelas prasarana yang dibuat Kementerian PUPR dalam WPS tersebut. “Mestinya produk BPIW itu masterplan. Jadi harus dibuat masterplan masing-masing WPS, karena itu yang merupakan produk BPIW,” ucapnya.
Produk yang dihasilkan BPIW menurut Basuki juga harus dapat digunakan lembaga lain, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Bila Bappenas belum bisa menggunakan hasil produk BPIW, itu berarti BPIW belum bisa dikatakan berhasil, karena itu salah satu tolak ukur kita,” tutur Basuki.
Saat memberikan laporannya, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menyatakan Rido Matari Ichwan mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk lebih mengenalkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR yang telah dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan tertuang dalam Rencana Strategis PUPR 2015-2019. “Keterpaduan ini merupakan kata kunci dalam proses perencanaan dan pemrograman sehingga pembangunan infrastruktur yang kita jalankan efektif dan efisien,” ujar Rido.
Pada kesempatan itu, Rido menyampaikan bahwa BPIW Expo yang dilaksanakan selama dua hari, yakni tanggal 15 dan 16 Desember, merupakan suatu yang dikemas untuk lebih mengenalkan keterpaduan pembangunan infrastruktur sektor PUPR yang telah dikembangkan Kementerian PUPR dan tertuang dalam Rencana Strategis PUPR 2015-2019. “Keterpaduan ini merupakan kata kunci dalam proses perencanaan dan pemrograman sehingga pembangunan infrastruktur yang kita jalankan efektif dan efisien,” ucap Rido.
Dikatakannya juga bahwa pada tanggal 15 Desember, telah dibuka penyelenggaraan pameran produk-produk BPIW, terutama dalam konteks masterplan dan development Plan WPS, termasuk di dalamnya pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
Saat itu Rido juga menjadi salah satu narasumber dalam talkshow yang mengambil tema “Keterpaduan Infrastruktur Dalam Rangka Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)”, dan menghadirkan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Wismana Adi Suryabrata dan Ketua Pokja Percepatan 10 Bali Baru Kementerian Pariwisata, Hiramsyah Sambudhy Thaib serta dipandu oleh budayawan, Butet Kertarajasa.
Pembukaan BPIW Expo ditandai dengan pemukulan gong oleh Menteri PUPR. Menteri juga memberikan sertifikasi ISO 9001: 2008 dan ISO 9001 : 2015 kepada Sekretariat BPIW lingkup administrasi kepegawaian dan pengelolaan program dan evaluasi. Sertifikasi juga diberikan kepada Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR BPIW lingkup penyusunan rencana strategis dan analiss manfaat perencanaan infrastruktur . Kemudian juga diberikan kepada Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR BPIW lingkup penyusunan pogram.
Selanjutnya sertifikasi diberikan kepada Pusat Pengembangan Kawasan Strategis lingkup pengembangan kawasan strategis dalam pengadaan tanah. Sertifikasi juga diberikan kepada Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan lingkup pengembangan kawaasan metropolitan kota baru, kota besar dan perdesaan. Acara dihadiri para pejabat di lingkungan BPIW, Kementerian PUPR serta undangan lainnya.(infoBPIW)
