Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu percepatan pengembangan Metropolitan Mataram Raya sebagai pusat pertumbuhan di Kepulauan Nusa Tenggara.
Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga menyatakan, saat ini salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan infrastruktur adalah masih terjadinya ketimpangan atau kesenjangan antara wilayah.
"Hal itu dapat dilihat dari besaran produk domestik regional bruto (PDRB), yakni jumlah PDRB Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera setara 81,98% produk domestik bruto (PDB) nasional, sedangkan sisanya (18,02%,-red) itu tersebar di wilayah Timur Indonesia lainnya," ungkap Agusta saat membuka dan menyampaikan arahan pada "Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Metropolitan Mataram Raya sebagai Pusat Pertumbuhan Kepulauan Nusa Tenggara" di Jakarta, Rabu (18/7).
Untuk itu, lanjut Agusta, strategi pemerintah mengatasi ketimpangan wilayah salah satunya dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa dan Sumatera melalui pengembangan kawasan perkotaan, seperti pengembangan kawasan Metropolitan Mataram Raya.
Lebih lanjut Agusta menegaskan, untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah di kawasan Metropolitan Mataram Raya dilakukan melalui pengembangan infrastruktur dan penguatan konektivitas.
“Untuk pengembangan infrastruktur dan penguatan konektivitas tersebut, tentunya diperlukan perencanaan terpadu berupa Masterplan dan Development Plan (MPDP,-red) untuk menjadi arah pembangunan infrastruktur berbagai sektor di Metropolitan Mataram Raya,” paparnya.
Ia juga menyatakan, Rakor tersebut diharapkan dapat menggali informasi dan meningkatkan pemahaman para stakeholder secara mendalam mengenai peranan kawasan Mataram Raya sebagai pusat pertumbuhan di Kepulauan Nusa Tenggara.
"Termasuk menjaring masukan untuk bahan kebijakan, strategi, rencana tata ruang serta rencana antara sektor (kementerian/lembaga,-red) dalam pengembangan Metropolitan Mataram Raya," ujarnya.
Dengan begitu, Agusta berharap, output dari Rakor ini nantinya akan tersusun Rencana Induk Infrastruktur Kawasan Perkotaan Mataram Raya yang terpadu antar sektor, sehingga dapat menjadi masukan bagi Rencana Tata Ruang sesuai fungsi sebagai pusat pertumbuhan Kepulauan Nusa Tenggara.
MPDP tersebut juga perlu memuat prinsip-prinsip dan target-target pengembangan perkotaan nasional yang ada dalam Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN), Sustainable Development Goals (SDG’s) dan New Urban Agenda (NUA).
Rakor yang dihadiri para perwakilan dari K/L ini juga menghadirkan narasumber untuk diskusi panel, yakni Staf Ahli Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan, Ocky Suistyo, Project Director PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Hari Wibisono, serta Direktur Utama PT Bandar Kayangan Internasional, Son Diamar. Adapun jalannya diskusi tersebut dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastuktur Kawasan Metropolitan, BPIW, Eko Budi Kurniawan.
Ocky Suistyo menyatakan, dalam penguatan konektivitas kawasan di Metropolitan Mataram Raya Kementerian Perhubungan telah menyusun perencanaan untuk pembangunan dan pengembangan sarana transportasi masal, yakni pelabuhan, bandara serta terminal bis tipe A.
Di tempat sama, Son Diamar mengatakan, Lombok atau NTB memiliki potensi untuk dibangun pelabuhan laut dalam. Menurutnya, selama ini Indonesia belum memiliki pelabuhan laut dalam yang dapat dilabuhi kapal-kapal besar.
“Padahal, kini perkembangan industri perkapalan itu terus berkembang menuju produksi kapal yang terus membesar. Pasalnya, ongkos muat barang untuk kapal besar lebih murah dari kapal kecil,” terangnya.
Ia menambahkan, akibat belum adanya pelabuhan laut dalam yang memadai untuk kapal-kapal besar, selama ini kapal besar itu berlabuh sampai di Singapura. Sehingga, penyaluran logistik ke seluruh dunia dari Indonesia itu selalu diangkut melalui pelabuhan laut dalam di Singapura. “Sebaliknya dari negara lain untuk masuk ke Indonesia harus berlabuh dahulu di Singapura, sehingga terdapat inefisisensi dalam jalur logistik ke Indonesia,” terangnya.
Untuk itu, tegas Son Diamar, Indonesia sangat membutuhkan pelabuhan laut dalam untuk mampu menyaingi Singapura dalam memotong biaya tinggi jalur logistik. “Dan posisi yang tepat di Indonesia, untuk pelabuhan laut dalam itu ada di kawasan Mataram Raya. Sebab, laut di NTB ini dalam-dalam,” jelasnya.
Di sisi lain, Hari Wibisono menyatakan, di Metropolitan Mataram Raya itu juga ada kawasan potensial untuk pengembangan pariwisata, yakni KEK Kuta Mandalika. “Kawasan yang saat ini tengah dikembangkan pemerintah melalui BUMN ITDC,” jelasnya.
Menurutnya, Kuta Mandalika sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata kelas dunia. “Saat ini hotel-hotel bintang lima kelas dunia, sudah banyak yang masuk ke kawasan KEK Kuta Mandalika,” jelasnya.
Sebelum menutup diskusi, Eko Budi Kurniawan menyimpulkan, sejumlah kawasan di Metropolitan Mataram Raya memiliki pontensi untuk dikembang sesuai karakteristiknya, seperi tema pariwisata, pelabuhan laut dalam, industri, pangan, dan lainnya.
Ia berharap, untuk MPDP Metropolitan Mataram Raya yang akan disusun dapat memuat pengembangan kawasan sesuai dengan potensi temanya sesuai daya dukung dan daya tampungnya.(ris/infoBPIW)