Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis program sejuta rumah terwujud makin optimal pada tahun mendatang. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, Kementerian PUPR untuk melaksanakan program sejuta rumah telah melakukan beragam perannya dalam penyediaan rumah/hunian, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Seperti membangun rumah susun, serta rumah khusus," ungkap Rido saat mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sebagai keynote speaker dalam diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat "Kupas Tuntas Dua Tahun Program Sejuta Rumah," di Jakarta, Selasa (9/5).

Kemudian, ungkap Rido, pemerintah juga menyalurkan bantuan stimulan, subsidi serta insentif. "Stimulan untuk perumahan swadaya,  bantuan subsidi untuk rumah umum, dan insentif pembiayaan bagi konsumen," terangnya.

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan berbagai kemudahan-kemudahan. Terbukti, sejak tahun 2015 telah banyak peraturan yang diterbitkan untuk memberikan kemudahan, baik bagi para penyedia perumahan maupun bagi para calon konsumen.

Ia mencontohkan, antara lain dengan telah terbitnya Undang-undang no. 4 tahun 2016 tentang Tapera, 5 Peraturan Pemerintah (PP). "Yakni PP No. 55 tahun 2015 tentang perubahan atas PP No.99/2013 tentang pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan, PP 81/2015 tentang perubahan ke4 atas PP 12/2001 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari PPN, PP 83/2015 tentang Perum Perumnas, PP 14/2016 tentang penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman," papar Rido.

Sejak bergulirnya program sejuta rumah pada dua tahun terakhir, Rido mengakui, program tersebut belum mencapai target yang maksimal. “Pada 2015 terbangun 699.770 unit dan 2016 meningkat menjadi 805.149 unit, namun ke depan kami optimis capainnya akan semakin meningkat dan meningkat,” paparnya.

Program sejuta rumah, lanjutnya, diharapkannya dapat menyelesaikan persoalan kurangnya ketersediaan rumah dengan peningkatan kebutuhan rumah yang terus naik setiap tahunnya. “Peran perbankan, dan sejumlah pengembang juga perlu ikut menyukseskan tujuan pemerintah,”  jelasnya.

Di tempat yang sama, dalam sesi diskusi hadir sejumlah nara sumber pemangku pembangunan perumahan rakyat, antara lain Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Hardi Simamora, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono, Direktur Pemasaran Perumnas, Muhamad Nawir, Ketua Umum DPP Rei, Soelaeman Soemawinata, , Managing Direktor PR Sri Pertiwi, Asmat Amin.

Hardi mengatakan, sampai akhir 2016 pemerintah telah merealisasikan pembangunan sekitar 805.149 rumah bagi MBR. Menurutnya, program sejuta rumah memang masih dibutukan penyempurnaan dalam regulasi terutama terkait dengan peruntukan lahan bagi rumah MBR di daerah-daerah.

"Untuk itu diperlukan peran Pemda yang lebih optimal dalam penyediaan hunian berimbang sebagai antisipasi semakin mahalnya harga lahan," terangnya.

Di tempat sama, Sumarsono mengatakan, saat ini memang perlu ditingkatkan lagi sosialisasi program sejuta rumah kepada pemda-pemda. Ia mengatakan, untuk kota-kota besar seperti Pemprov DKI Jakarta memang menghadapi kendala dalam penyediaan lahan. Dengan begitu, sempat ada usulan hunian di Jakarta tak hanya tingkat ke atas, namun juga tingkat ke bawah.

Ia mengakui, usulan tersebut tak disetujui Kementerian Dalam Negeri karena usulan membangun rumah ke arah bawah dengan ruangan bawah tanah dinilai tak memiliki alasan yang kuat.  "Kita tolak, karena tidak ada dasarnya," jelas Sumarsono.

Di tempat sama, Soelaeman Soemawinata mengaku optimistis target REI untuk membangun 200.000 lebih unit rumah tahun ini akan tercapai. “Saat ini ada sepuluh provinsi terbesar yang menyumbang 80 persen dari rumah MBR, diantaranya Jawa Barat,” terang Soelaeman.

Menurutnya, pengurus REI Jawa Barat tahun ini mentargetkan 20.000 unit rumah, tapi ada satu pengembang yang sudah mampu membangun hingga 25.000 unit. “Kemudian di Bali tahun ini ditargekan 1.500 unit rumah, saat ini sudah terbangun 2.000-an unit rumah,” ungkapnya.

Asmat Amin mengakui, selama ini SPS Group telah membangun 50.000 unit rumah. Salah satu yang dikembangkan Perumahan Villa Kencana Cikarang, rumah pekerja yang baru diresmikan Presiden Jokowi.

Menurutnya, dalam membangun perumahan untuk MBR yang cukup sulit adalah mencari lokasi. Soalnya, lokasi yang strategis rata-rata memiliki nilai yang tinggi.

Di tempat yang sama, M. Nawir menyatakan, kendala lahan yang mahal memang mengharuskan lokasi perumahan menjauh dari aktivitas perkotaan. Selain itu, ada beberapa kendala dalam mewujudkan program sejuta rumah, seperti perda tentang rumah susun.

“Artinya, saat ini tidak semua pemerintah daerah memiliki perda rusun. Padahal, salah satu solusi menghadirkan hunian yang terjangkau di kota adalah bangunan vertikal,” terangnya. Ia menambahkan, apabila keberadaan perda rusun sudah jelas akan memudahkan peluang kerja sama pemerintah dengan pengembang dalam pengadaan rumah susun.(ris/infoBPIW)