Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung pengembangan infrastruktur Kota Soreang Terpadu dan Berkelanjutan (KSTB) di Kabupaten Bandung.
Demikian ditegaskan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga saat menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung ke kantor BPIW di Jakarta, Rabu (26/4).
Untuk mendukung pengembangan infrastruktur KSTB, ungkap Agusta, BPIW akan mendetaikan lebih lanjut master plan Kota Metropolitan Cekungan Bandung. “Kita akan lebih fokuskan lagi untuk Soreang, khususnya untuk program 2018 yang sudah dibuat dalam pra konsultasi regional untuk Kabupaten Bandung,” terangnya.
Agusta pun berharap, pagu indikatif yang sudah disetujui dapat mencukupi pengembangan infrastruktur di Kota Soreang dan sekitarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung, Agus Nuria mengakui, saat ini Pemkab Bandung sudah merencanakan pengembangan infrastruktur KSTB.
Ia mengatakan, konsep KSTB tersebut dibuat seiring dengan akan rampungnya pembangunan jalan tol Soroja (Soreang dan Pasir Koja). Pasalnya, pengoperasionalan jalan tol Seroja akan berdampak terhadap pertumbuhan aktivitas ekonomi di Soreang dan sekitarnya.
Menurutya, KSTB juga dilatarbelakangi beberapa persoalan-persoalan eksternalitas perkotaan di kawasan Cekungan Bandung yang sudah menjadi isu regional bahkan menjadi isu nasional.
“Saat ini Bupati Bandung sudah mencanangkan KSTB itu meliputi 4 kecamatan, yakni Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Ketapang, dan Margaasih. Kawasan ini diharapkan akan menjadi tujuan utama wisata dan juga investasi di Indonesia” terang Agus.
Agus menegaskan, untuk pengembangan KSTB sudah ada draft rencana peruntukannya. Diantaranya akan dijadikan Central Business District yang dilengkapi dengan berbagai pusat jasa dan perdagangan, rumah sakit, universitas dan akademi olah raga, hotel atlet, apartemen dan condotel, Kampung Sunda, Lapangan Golf, sistem jaringan jalan sekunder, infrastruktur pengendali banjir, ruang terbuka hijau, rusunawa dan lainnya.
Strategi untuk menjamin kelancaran pengembangan KSTB, ungkap Agus, salah satunya antisipasi terhadap spekulan lahan melalui penyusunan regulasi. “Misalnya dibentuk land freezing,” ujarnya.
Kemudian, lanjutnya, strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersifat non cost recovery serta mendorong konsep PPPP (Public Private People Partnership,-red) yang melibatkan peran serta dari masyarakat lokal.(ind/infoBPIW)
