Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2016 di lingkungan BPIW sekaligus membahas rencana aksi reformasi birokrasi BPIW di tahun 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam acara “Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi BPIW Tahun 2016 dan Pembahasan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi BPIW Tahun 2017” yang dibuka langsung Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana di Bogor, beberapa waktu lalu.
Dadang menjelaskan bahwa sejak tahun 2015, BPIW telah melaksanakan program reformasi birokrasi dengan mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2015-2019. “Pada perjalanan tahun ketiga ini, ada banyak capaian yang diraih. Selain itu, ada juga sasaran yang masih harus diupayakan secara optimal pencapaiannya,” papar Dadang.
Ia mengungkapkan, saat ini pelaksanaan program reformasi birokrasi secara nasional sudah memasuki tahap kedua (2015-2019) dari total tiga tahap pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
“Pada tahap ini, sasaran yang ingin dicapai adalah performance based bureaucracy atau pemerintahan berbasis kinerja,” terang Dadang. Menurutnya, agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui kemajuan dari hasil pelaksanaannya.
Lebih lanjut, Dadang menjelaskan, monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan terhadap penyusunan rencana aksi perbaikan berkelanjutan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.
Ia mengharapkan, pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi BPIW 2017 dapat dilakukan dengan terencana dan terukur oleh setiap Kelompok Kerja (Pokja) dalam Tim Reformasi Birokrasi BPIW.
“Kegiatan ini merupakan sarana untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang capaian dan tantangan pelaksanaan reformasi birokrasi di BPIW pada tahun 2016 serta terlaksananya koordinasi dan konsolidasi dalam mencapai target pelaksanaan rencana aksi RB BPIW tahun 2017,” jelasnya.
Hadir dalam acara tersebut, anggota-anggota dari masing-masing Pokja Tim Reformasi Birokrasi BPIW. Selain itu, turut hadir dalam acara ini dua orang narasumber yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PUPR, Respanti Yuwono dan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Arif Lukman Hakim yang turut memberi masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di BPIW.(bri/infoBPIW)
