Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) komitmen mendukung percepatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Tanah Air. Salah satunya melalui kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kawasan destinasi wisata.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memaparkan, kegiatan tersebut mulai dari pemenuhan rumah layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan baru.
"Ada juga penataan lingkungan perumahan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU)," ungkap Hadi saat paparan "Dukungan Pengembangan Perumahan di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas" pada Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata 2018 yang mengambil tema "Investasi dan Pembiayaan Sektor Pariwisata" di Jakarta, Rabu, (26/9).
Kemudian, lanjut Hadi, ada juga kegiatan bantuan pembiayaan perumahan, serta dukungan lainnya seperti pengelolaan sumber air, pengaman pantai atau tepi sungai hingga pembangunan jalan untuk kemudahan akses menuju destinasi pariwisata.
Selain itu, Kementerian PUPR, ungkap Hadi, dalam menciptakan keterpaduan perencanaan pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional. “Telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu, seperti membuat konsensus stakeholders di tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten baik unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat,” terangnya.
Kemudian menentukan objek dan tujuan prioritas dalam kawasan pariwisata strategis. “Melakukan identifikasi kebutuhan infrastruktur terkait kawasan pariwisata, terutama bandara, jalan, air dan sanitasi, drainase, listrik, ruang terbuka hijau, dan integrated rest area,” papar Hadi.
Ada juga optimalisasi kapasitas kawasan untuk turis asing dan domestik yang sesuai dengan perkiraan peningkatan jumlah turis. Kemudian, menyiapkan rencana pengembangan kawasan terpadu berupa master plan untuk Kawasan Pariwisata Strategis. “Yang mencakup 3A. (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi,-red),” ujar Hadi.
Kementerian PUPR juga mengupayakan terciptanya keterpaduan antarsektor untuk KSPN, yakni menyiapkan kriteria kesiapan untuk investasi infrastruktur pariwisata.
“Kemudian menyediakan skema keuangan yang berkelanjutan untuk investasi pariwisata melalui penyiapan studi kelayakan, Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Detailed Engineering Design (DED) serta pembebasan lahan,” jelasnya.
Selain itu, membiayai pembangunan fisik seperti air bersih dan sanitasi, jalan, listrik, drainase, limbah padat, museum, ruang terbuka hijau, dan lanskap. “Termasuk mendorong dunia usaha dan masyarakat, BUMN (Badan Usaha Milik Negara,-red), dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah,-red). Kemudian menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan pariwisata serta destinasi pariwisata dan mendorong peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat di sektor kepariwisataan,” terangnya.
Di tempat sama sebelumnya, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menyatakan, sektor industri pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor andalan dalam menghasilkan devisa. "Mulai tahun 2015, pariwisata masuk ke dalam sektor unggulan dan tahun 2019 kembali menjadi sektor unggulan dalan Rencana Kerja Pemerintah (RKM)," ungkap Areif.
Kemenpar, ujar Arief, telah menjanjikan kepada pemerintah di tahun 2019 bahwa sektor pariwisata akan menghasilkan devisa terbesar dari seluruh sektor yaitu mencapai USD 20 miliar.
Arief juga mengatakan, untuk membangun 10 Bali Baru dan mengembangkan destinasi wisata yang ada Kementerian Pariwisata membutuhkan investasi sekitar Rp 500 Triliun hingga tahun 2024. "Kebutuhannya Rp 500 Triliun sampai 2024. Bukan buat 10 Bali Baru saja, tapi untuk semuanya," ungkap Areif.
Ada tiga kebutuhan pembiayaan yang diperlukan di sektor pariwisata. Pertama, untuk kebutuhan pembiayaan pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas, Kedua untuk kebutuhan pembiayaan usaha homestay serta Ketiga adalah kebutuhan pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pariwisata.
Arief ingin agar investasi pariwisata yang masuk bisa menetes dan dinikmati langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. “Ini sebagai bukti bahwa Pemerintah hadir untuk rakyat. Kementerian Pariwisata akan lebih ada gunanya, kalau semua skema investasi ini bermanfaat ke rakyat," tambah Arief.
Rakornas yang diikuti 600 peserta ini dihadiri unsur akademisi, pelaku usaha, pemerintah, komunitas pariwisata dari seluruh Indonesia.(ris/infoBPIW)
