Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2019 komitmen mendukung untuk mewujudkan prioritas nasional pemerintah yang bertema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, prioritas nasional 2019 yakni, Pertama, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Kedua, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
"Ketiga peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya. Keempat, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air," ungkap Hadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI mengenai Pembahasan Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program masing-masing unit Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran (TA) 2019.
Lebih lanjut, Hadi mengatakan, sesuai tugas dan fungsi BPIW pada 2019 akan melakukan perencanaan untuk pengembangan kawasan perbatasan negara. “Khususnya untuk penataan di Kawasan PLBN (Pos Lintas Batas Negara,-red) termasuk kawasan permukiman dan tempat perputaran ekonomi di sekitar PLBN,” terangnya.
Kemudian ada juga perencanaan yang terkait mendukung lingkungan. Seperti isu mitigasi bencana, cagar budaya, kawasan konservasi dan lainnya. “Selain itu, ada juga perkotaan, sebagai upaya menciptakan sistem kota-kota yang ideal, aerotropolis, smart living,” terang Hadi.
Tak hanya itu, BPIW juga akan mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagian timur Indonesia, seperti di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Lebih jauh, Hadi mengakui, pagu anggaran BPIW 2019 akan mencapai Rp 228 Miliar. “Dimana akan dialokasikan, antara lain untuk kajian dan perencanaan di Kawasan Perbatasan Negara sebesar Rp 18,6 Miliar, Perubahan Iklim, Mitigasi, Bencana, Cagar Budaya dan Kawasan Konservasi sebesar Rp 9,8 Miliar, Isu Pembangunan Perkotaan Rp 25,5 Miliar, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Bagian Indonesia Timur Rp 10,5 Miliar, Ekonomi dan Logistik, Pengembangan Kawasan Pariwisata, Kawasan Industri mencapai Rp 36,6 Miliar dan lainnya,” terang Hadi.
Hadi juga mengungkapkan, BPIW memiliki kebijakan untuk program 2019 antara lain, memastikan program-program on going dipastikan tuntas, tidak ada lagi program MYC baru (Kecuali Bendungan), mengecek kembali manfaat dan tindak lanjut program.
“Ada juga memastikan Master Plan dan Development Plan dapat diimplementasikan oleh setiap Unit Organisasi (Unor) di Kementerian PUPR. Kemudian memperbanyak usulan program padat karya,” terang Hadi.
Pada sidang RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ibnu Munzir ini, dihadiri juga oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR dan jajaran, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR dan jajaran, Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR dan jajaran, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan jajaran.
Sebelum menutup sidang RDP, seluruh anggota Komisi V DPR memberikan pandangan dan sarannya. Ibnu Munzir mengatakan, Komisi V DPR dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan kerja ke lapangan. “Setelah kunjungan ke lapangan, Komisi V akan memiliki dasar yang kuat, untuk melakukan mana yang perlu ditambah dan mana yang dapat dialihkan ke tempat lain,” terang Ibnu Munzir. (ris/infoBPIW)
