Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyiapkan program penataan kawasan nelayan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika, di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kawasan Mandalika ini juga masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Nantinya program penataan kawasan nelayan ini melibatkan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR, terutama Perumahan dan Cipta Karya. Menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono keterpaduan sangat diperlukan untuk menata kawasan tersebut.
“Penataan kawasan Mandalika dan sekitarnya akan melibatkan unor-unor di Kementerian PUPR seperti Ditjen Penyediaan Perumahan, di mana melalui program rumah swadaya dapat dilakukan bedah rumah, “ ujar Hadi saat melakukan peninjauan di kawasan tersebut, Kamis (13/9). Menurutnya penataan infrastruktur lain juga diperlukan seperti jalan, lingkungan, dan penataan drainase.
Dikatakannya juga bahwa saat ini BPIW tengah menyusun Integrated Tourism Masterplan (ITMP) untuk seluruh Pulau Lombok, di mana salah satunya merupakan kawasan yang berada di sekitar Mandalika. ITMP juga disusun di Danau Toba (Sumatera Utara) dan Borobudur (Jawa Tengah).
Penyusunan rencana induk pariwisata yang dilakukan secara terpadu ini mendapat bantuan dari Bank Dunia. Diharapkan dengan adanya ITMP dapat membantu pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta orang pada 2019 mendatang.
Keterpaduan penataan kawasan menurutnya tidak hanya melibatkan instansi pemerintah tapi juga pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Mandalika. Oleh karena itu, sebelum melakukan peninjauan ke kampung nelayan dan areal yang akan dilakukan penataan drainase, Hadi melakukan pertemuan dengan pihak ITDC yang dipimpin Kepala Divisi Construction and Enhancement, Aris Joko Santoso.
Pertemuan itu dihadiri beberapa pejabat di BPIW seperti Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis, Bernadi Haryawan.
Perwakilan dari unor Kementerian PUPR yang ada di NTB juga turut hadir seperti Perwakilan dari Cipta Karya, Diego dan Kasatker Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi NTB, Bulera.
Mewakili manajemen ITDC, Aris Joko Santoso sangat menyambut baik pertemuan itu. Ia berharap program PUPR dapat bersinergi dengan pengembangan Pariwisata di Lombok khususnya KEK Mandalika. Sinergi menurutnya dapat dilakukan melalui program akses jalan Bandara Internasional Lombok -Mandalika, penataan pemukiman, pengolahan sampah, dan normalisasi Sungai yang bermuara di kawasan tersebut.
Ia juga berharap kerja sama juga dilakukan dalam pembuatan embung dan pengolahan limbah di pemukiman sekitar kawasan KEK Mandalika. “Sinergi dapat diwujudkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang rutin dengan stakeholder yang lain,” ucapnya. (Hen/aje/infobpiw)
