Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung terwujudnya percepatan penanganan miskin ekstrem. Dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ada tiga strategi pemerintah yakni, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan saat memaparkan "Program Penanganan Kantong Kemiskinan secara Terintegrasi" dalam Forum Konsolidasi Nasional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.
"Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dilaksanakan melalui peningkatkan akses terhadap layanan dasar dan konektivitas antar wilayah," ungkap Yudha.
Lebih lanjut, Ia mengatakan, sesuai Instruksi Presiden No. 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri PUPR mendapat tugas melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan kebijakan, program, dan anggaran di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kemudian, menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan. Selain itu, memberikan bantuan perbaikan rumah dan/atau pembangunan rumah baru serta relokasi pemukiman bagi keluarga miskin ekstrem.
Yudha menjelaskan, mekanisme penanganan kemiskinan ekstrem pada Kementerian PUPR, yakni pengolahan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). "Data yang digunakan merupakan Data P3KE yang telah ditetapkan melalui Kepmenko PMK nomor 30/2022 sebagai sumber data," jelasnya.
Kemudian, dilaksanakan survei verifikasi dan validasi lapangan untuk identifikasi kondisi lingkungan dan potensi klaster permukiman dalam rangka penyusunan indikasi program penanganan. "Intervensi Kementerian PUPR dilakukan pada lokus-lokus prioritas melalui integrasi program permukiman–perumahan," terangnya.
Ia menjelaskan, ada lima modelling penanganan, yakni integrasi Cipta Karya-Perumahan, hanya penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), hanya penanganan sanitasi, hanya penanganan air bersih, serta hanya penanganan akses dan jalan lingkungan.
"BSPS reguler tahun 2020–2022 total 467 ribu unit dan saat ini sedang dilakukan penyandingan data penerima manfaatnya dengan Data P3KE. Harapannya dari hasil penyandingan tersebut didapat BNBA penerima BSPS reguler yang termasuk kategori miskin ekstrem sesuai data P3KE sehingga menambah capaian penanganan Kementerian PUPR. BSPS Penanganan Miskin Ekstrem sesuai Data P3KE 2022–2023 total sebanyak 104.921 unit," terangnya.
Pamsimas, ujar Yudha, program pembangunan air minum perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Pamsimas memberikan akses penyediaan air bersih kepada masyarakat 1. Sistem meliputi pembangunan IPA, reservoar, hingga jaringan perpipaan. "Capaian Pamsimas 2020–2023 di 9.242 lokasi, diperkirakan melayani 462.100 SR," terangnya.
Sanimas merupakan program untuk menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat. Sanimas memberikan akses sanitasi layak kepada masyarakat 1 desa. Capaian Sanimas 2020–2023 ada 5.205 lokasi dan diperkirakan melayani 260.250 KK.
Penanganan integrasi bidang Cipta Karya–Perumahan lokus prioritas kantong kemiskinan dimana terdapat miskin ekstrem lebih dari 50 unit. Program berupa Pembangunan sanitasi, akses air minum, dan penataan kawasan. "Tahun 2022 : 17 lokus, tahun 2023 : 17 lokus serta 2024 : 20 lokus," terangnya.
Kemudian, ada juga program padat karya. Program tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan masyarakat. Program pembangunan infrastruktur kerakyatan yang terdiri dari berbagai program sektor sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan.
Lebih lanjut Yudha mengatakan, untuk rencana penanganan Kemiskinan Ekstrem Kementerian PUPR Tahun 2024 pada kantong kemiskinan. "BSPS PKE alokasi 55.046 unit, Pamsimas target 1.360 lokasi, Sanimas target 1.546 lokasi, serta integrasi PKE Cipta Karya ada 20 lokus," terangnya.
Penanganan kantong kemiskinan ekstrem yang diinisiasi Kementerian PUPR beberapa diantaranya yakni di Kawasan Belawan Bahari Kota Medan dan pada 34 lokus integrasi 2022. Pada kawasan tersebut telah dilakukan penanganan perbaikan rumah, pembangunan sistem penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, penataan kawasan, kemudian diikuti dengan kolaborasi program baik dari Pemerintah Daerah maupun lainnya yang signifikan merubah dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.(Ris/Tiara)
