Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terus dilakukan pemerintah. Sehubungan dengan hal itu Kementerian PUPR menggunakan pendekatan kewilayahan sebagai basis pembangunan dalam mendorong pembangunan KTI. Menurut Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra berbagai upaya tetap dilakukan demi kemajuan KTI meskipun dihadapkan pada isu dan tantangan pembangunan infrastruktur PUPR, upaya pencapaian target output, serta keterbatasan anggaran.
“Kementerian PUPR senantiasa mendorong peningkatan daya saing KTI melalui pembangunan infrastruktur PUPR yang selaras dengan potensi pengembangan wilayah,” ujar Rachman, saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi pembicara pada Deklarasi Pendirian Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (BP2KTI), di Universitas Hasanuddin Makassar, Kamis, 21 Oktober 2021.
Dalam rangka semakin mengoptimalkan manfaat pembangunan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan di KTI, menurut Rachman Kementerian PUPR berharap dapat berkolaborasi dengan BP2KTI terutama dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dan Kawasan Strategis serta keterpaduan infrastruktur PUPR dengan infrastruktur lainnya (lintas sektor dan lintas kewenangan).
Pada kesempatan itu ia menjelaskan bahwa ada sejumlah proyek infrastruktur PUPR strategis di KTI seperti Bendungan Raknamo di Nusa Tenggara Timur (NTT), Pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara PLBN Tahap I (Entikong, Badau, Aruk, Motaain, Motamassin, Wini, dan Skouw), dan beroperasinya empat ruas jalan tol di KTI (Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda, Makassar seksi 4 dan Ujung Pandang Seksi 1-3). Disampaikannya juga terkait isu-isu strategis pembangunan wilayah timur antara lain kebencanaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, konektivitas antarwilayah, isu penyediaan sumber air baku, penyediaan infrastruktur dasar permukiman khususnya kampung adat, konservasi daya dukung lingkungan, dan pengembangan potensi sektor unggulan.
Ketua Umum BP2KTI Fadel Muhammad mengatakan dengan dideklarasikannya BP2KTI dapat dilakukan percepatan pembangunan di KTI seperti pengembangan pariwisata, peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), dan penyediaan infrastruktur dasar yang semakin baik. Menurutnya BP2TKI didirikan dengan tujuan membantu pemerintah daerah KTI dalam perencanaan berbasis government entrepreneurship sehingga tercipta penganggaran yang efisien dan relevan. Lalu, melaksanakan riset dan kerja sama antarlembaga dalam dan luar negeri yang diwujudkan dalam berbagai sektor pembangunan. Kemudian, pendampingan pemerintah daerah dalam memberikan pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi di KTI. “Kita melihat Indonesia suatu rumah besar, KTI satu bilik rumah jangan terpisah dari rumah tadi. Jangan dia tertinggal dari kawasan barat dan tengah Indonesia,” tegasnya. Perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menurutnya menjadi momentum pengembangan KTI.
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro saat menjadi pembicara pada pertemuan tersebut mengatakan peran pemerintah daerah di setiap provinsi mempunyai peran penting dalam mempercepat pembangunan di KTI. Ia juga meminta agar pihak universitas turut membantu dengan membuat kajian-kajian ilmiah.
Pembicara lainnya Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sri Haryanto mengatakan KTI memiliki banyak daerah tertinggal. Dijelaskannya suatu daerah disebut tertinggal, dipandang dari beberapa faktor seperti sarana dan prasarana, perekonomian masyarakat, keuangan daerah, aksesibilitas, dan penyediaan tenaga dokter. “Namun yang paling mendesak adalah kebutuhan akan sarana prasarana seperti internet dan tenaga dokter,” tuturnya. Kolaborasi antar Kementerian/Lembaga menurutnya mempunyai peran penting meningkatkan pembangunan daerah tertinggal terutama yang berada di KTI.
Selain itu paparan diisi oleh Staf Ahli Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Sampe L Purba, Kepala Pusat Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo, dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir. Kegiatan ini juga dihadiri beberapa kalangan seperti Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu dan Bupati Sidrap H. Dollah Mando, DPRD setempat, serta pejabat lainnya. (Hen/infobpiw)
