Kementerian PUPR dan K/L Lain Perlu Kerja Sama Integrasikan Simpul-simpul Transportasi di Papua
Layanan Informasi BPIW     |     28 Jun 2021     |     05:06     |     186
Kementerian PUPR dan K/L Lain Perlu Kerja Sama Integrasikan Simpul-simpul Transportasi di Papua
Foto Kementerian PUPR dan K/L Lain Perlu Kerja Sama Integrasikan Simpul-simpul Transportasi di Papua

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW Manggas Rudy Siahaan mengatakan perlu kerja sama antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) untuk memastikan pembangunan dapat teringrasidengan simpul-simpul transportasi seperti transportasi  udara, laut dan daerah dengan layanan angkutan transportasi serta jaringan jalan nasional dan non status di Pulau Papua.

 

Hal itu disampaikannya pada saat berbicara pada diskusi mengenai pembangunan terintegrasi simpul-simpul transportasi dengan layanan angkutan transportasi, serta jaringan jalan nasional dan non status melalui video conference, beberapa waktu lalu.  

 

Menurut Rudy kerja sama antar Kementerian/ Lembaga (K/L) tersebut juga perlu dilakukan terkait peningkatan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan wilayah adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan wilayah adat Domberay (11 kabupaten) dan Major Project Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagai langkah optimaliasi manfaat infrastruktur tersebut.

 

Terkait konektifitas multimoda, Kementerian PUPR mendukung Pelabuhan Internasional Sorong dan Pelabuhan Jayapura.  Selain itu ada dukungan terkait Pelabuhan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Sorong dan Rajat Ampat.  Beberapa bandara juga  didukung PUPR seperti Bandara Rendani dan Domine Eduard Osok. Dukungan konektifitas multimoda ini juga menyangkut terminal antar negara seperti Terminal Barang Perbatasan Skouw dan Terminal Penumpang Perbatasan Entrop.

 

Adapun dukungan pembangunan infrastruktur di tanah Papua lainnya, diantaranya adalah dukungan infrastruktur untuk KPPN dan Kawasan strategis lainnya.  Kemudian ada dukungan terkait Pos Lintas Batas Negaras (PLBN) terpadu seperti di Skouw, Sota, Yetetkun, dan Waris. Selanjutnya ada dukungan terhadap enam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Rajat Ampat, Teluk Cenderawasih, Wazur-Merauke, Agats-Asmat, Sentani, dan Biak.  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dan Merauke juga didukung infrastruktur PUPR.

 

Dukungan juga untuk Kawasan Industri Teluk Bintuni dan 30 daerah tertinggal seperti Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, dan Sorong Selatan.  “Ada 147 kawasan diintegrasikan dengan Transpapua sehingga menjadikan kawasan super prioritas,” ungkapnya. Dalam kesempatan itu Rudy mengatakan penyusun Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Papua yang komrehensif dan terpadu dimaksudkan dapat mensinergikan perencanaan pembangunan khususnya infrstruktur PUPR demi kesejahteraan masyarakat di Papua.

 

Papua merupakan salah satu pulau di kawasan timur Indonesia yang dipercepat pembangunannya. Hal ini didasari pada Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

 

Dalam Inpres itu disebutkan bahwa prioritas pembangunan di Papua yang dilakukan Kementerian PUPR berupa peningkatan konektivitas jalan untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah, pembukaan isolasi daerah, sentra-sentra eknomi, perbatasan negara, dan aksesibilitas di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3 T). Hal ini  sesuai juga dengan kebijakan Major Project Trans Papua di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

 

Diskusi tersebut juga menghadirkan Kasubdit Transportasi Darat dan Jalan, Direktorat Transportasi Bappenas Dail Umamil Asri. Ia mengatakan pembangunan konektivitas harus dilakukan secara terpadu lintas K/L, pemerintah daerah, dan badan usaha. Dalam koordinasi tersebut, Bappenas menurutnya berfungsi sebagai lembaga pembina atau clearing house perencanaan pembangunan.  “Konektivitas menjadi pilar penting untuk mendukung transporasi ekonomi inklusif,” ucapnya.

 

Pembicara lainnya, Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kemendesa PDTT Adityawarman menyatakan instansinya telah mengidentifikasi daerah tertinggal tahun 2020-2024 di Papua serta kawasan transmigrasi prioritas nasional. Dengan langkah yang dilakukan itu, maka dapat difokuskan pada pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk mempercepat pemerataan pembangunan Papua. “Perlu diskusi lebih lanjut strategi pengentasan daerah tertinggal untuk kedepannya,” ucapnya.

 

Perwakilan Kepala Biro Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub)Bernadette Mayashanti mengungkapkan bahwa Major Project RPJMN 2020-2024 di Papua mencakup 10 KSPN salah satunya di  Raja Ampat, Pengembangan Kota Baru Sorong, Wilayah adat papua Lao Pogo dan Domberay, PKSN  Jayapura dan Merauke, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu Sorong, 37 rute Jembatan Udara di seluruh Papua. “Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian Perhubungan difokuskan untuk Papua yang juga diatur dalam Renstra Kemenhub 2020-2024,” ungkapnya.

 

Perwakilan Desk Papua Bappenas Frans mengungkapkan bahwa simpul transportasi tertumpu di Bandara Sentani di Jayapura. Akibatnya terjadi penumpukan di bandara tersebut. Sedangkan Biak sebagai bandara alternatif menjadi sepi. “Beban kota semakin menumpuk, sehingga menjadi persoalan yang perlu dipecahkan bersama. Perlu grand design transportasi yang dibangun di Papua  dan juga perlu analisis penggunaan dana pembangun untuk Trans Papua,” tegasnya.

 

Kegiatan yang dimoderatori Kabid Wilayah 3 C Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW Doedoeng Z. Arifin ini diikuti juga perwakilan Unit Organisasi di Kementerian PUPR salah satunya Fadil Arif dari Ditjen Bina Marga. (Hen/infobpiw) 

 

 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: