Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen melakukan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat melalui usulan dari pemerintah daerah. Namun usulan-usulan program infrastruktur dari daerah tersebut menurut Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra dievaluasi terlebih dahulu, dikarenakan keterbatasan anggaran.
“Menteri PUPR menugaskan kami untuk mengevaluasi program-program infrastruktur dari usulan daerah dan kita memilih program yang berdampak langsung pada pertumbuhan kawasan dan pertumbuhan wiilayah,” ujar Arief saat menjadi pembicara pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Kamis, 13 April 2023. Pembangunan infrastruktur yang dibangun menurutnya diharapkan dapat memberikan dampak bagi masyarakat.
Lebih lanjut ia menyatakan ada beberapa kriteria program prioritas sektor PUPR untuk tahun 2024 yakni program dengan readiness criteria harus sudah siap. “Bila readiness criteria tidak siap, mohon maaf, harus kami tolak. Demikian arahan Bapak Menteri PUPR terkait pengembangan infrastruktur tahun depan,” tuturnya. Kriteria lainnya adalah infrastruktur yang sudah terbangun melalui optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi atau OPOR.
“Bapak Menteri menginginkan di akhir 2024 tidak ada proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak, karena akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Jadi dipastikan infrastruktur PUPR 2019-2024 tidak ada yang mangkrak,” ucapnya.
Selanjutnya, kriteria berupa prioritasi dan seleksi ketat untuk program pembangunan baru tahun anggaran (TA) 2024. Program pembangunan baru hanya atas instruksi presiden. Kemudian, tidak ada program tahun jamak baru mulai TA 2024, kecuali proyek loan dan bendungan. Kementerian PUPR menurutnya fokus pada kawasan strategis nasional pada 112 kawasan yang telah disepakati bersama pada Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil). “Kawasan-kawasan tersebut dikerucutkan lagi menjadi 21 kawasan prioritas yang akan kita dukung di tahun 2024,” ungkapnya.
Dikatakannya juga bahwa koridor pertumbuhan di Pulau Jawa, masih di pantai utara (pantura) yang jauh berkembang ketimbang kawasan selatan dan tengah jawa. ”Sekarang tugas kita memeratakan pembangunan antara koridor utara dan selatan. Konektifitas akan memegang peranan penting agar bisa menarik potensi di Jawa Tengah untuk kita tarik ke utara. Sehingga selatan bisa ikut berkembang mengikuti utara Jawa,” ucap Arief.
Pada saat itu ia juga menyampaikan beberapa dukungan infrastruktur PUPR di Provinsi Jawa Tengah TA 2024, salah satunya dukungan infrastruktur untuk sektor industri Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak 1A (TA 2022-2025), pada Metropolotain Kedungsepur. Dukungan infrastruktur PUPR untuk sektor pertanian dan lumbung pangan, salah satunya adalah Modernisasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kedung Putri (SIMURP) TA 2018-2024, sedangkan dukungan infrastruktur PUPR sektor pariwisata antara lain Operasional dan Pemeliharaan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur TA 2024.
Kemudian, dukungan infrastruktur PUPR kawasan perkotaan dan mitigasi bencana, seperti Pembangunan Bendungan Jragung (TA 2019-2024) pada Metropolitan Kedungsepur dan Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Wosusokas dengan kapasitas 750 L/detik (TA 2023-2024) pada pusat kegiatan nasional (PKN) Surakarta.
Saat membuka kegiatan tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranomo menyatakan Musrenbang itu penting dilakukan untuk menampung aspirasi warga Jawa Tengah sehingga kebijakan yang akan “dilahirkan” oleh pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. (Hen/Tiara)
