Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar rapat tindak lanjut roadshow percepatan penurunan stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) serta pembahasan kronologis data sektor perumahan, di Gandaria, Jakarta Selatan, Senin, 17 April 2023.
Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) telah melakukan Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan PKE di beberapa provinsi di Indonesia. Terkait hal itu menurutnya, diperlukan pembahasan tindak lanjut roadshow khususnya dukungan infrastruktur PUPR yang dibutuhkan.
Sekretaris Kemenko PMK, Andie Megantara yang turut hadir dalam pertemuan itu mengapresiasi Kementerian PUPR yang secara kontinu melakukan upaya terintegrasi penanganan kantong kemiskinan ekstrem. Data penanganan tersebut merujuk pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan mekanisme penentuan dari Kementerian PUPR pusat.
Dijelaskannya roadshow Menko PMK terkait percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem sudah dilaksanakan di 33 Provinsi per 17 April 2023 dan diperoleh usulan lokasi dari pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan Kementerian PUPR baik pembangunan rumah tidak layak huni, maupun infrastruktur sanitasi dan air minum. Kemenko PMK mengarahkan agar usulan lokasi dipastikan tetap berada pada koridor data By Name By Address (BNBA) P3KE dan sejalan dengan pendekatan klaster yang dilakukan oleh Kementerian PUPR pusat. “Kami mengapresiasi keterlibatan Kementerian PUPR dalam roadshow yang sudah berjalan sejauh ini,” pujinya.
Kemenko PMK berharap dengan adanya integrasi penanganan kemiskinan ekstrem lintas kementerian/lembaga (K/L) dapat dibangun sebuah ekosistem yang dapat mengentaskan kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan adanya instrumen yang dibangun masing-masing K/L. Instrumen dan pemutakhiran ini menjadi ujung tombak pertukaran data dan informasi dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
Sementara pembahasan kronologis data sektor perumahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan eligibilitas dalam pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni. Pada Januari 2022 BPIW telah melakukan pengolahan Data PK-21 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 212 kabupaten/kota untuk menentukan lokus-lokus prioritas penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting yang akan ditangani Kementerian PUPR Tahun 2022. Kemudian, pada Agustus 2022 BPIW telah melakukan pengolahan Data P3KE pada 514 kabupaten/kota untuk menentukan lokus-lokus prioritas penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting yang akan ditangani Kementerian PUPR Tahun 2022-2023.
Dalam pelaksanaan BSPS PKE Tahun 2023, terdapat data tidak lolos dari hasil pengolahan data P3KE oleh BPIW yang disampaikan ke Ditjen Perumahan. Pada data tersebut tidak dapat direalisasikan BSPS, karena tidak sesuai dengan kriteria antara lain rumah dalam kondisi layak huni, belum memiliki rumah/sewa/ menumpang, tidak memiliki/menguasai hak atas tanah serta tanah bersengketa. Kepala BPIW mengarahkan, selanjutnya data ini bisa disampaikan kepada Kemenko PMK dan BKKBN sebagai input dalam perbaikan kualitas data.
Kegiatan ini dihadiri pejabat BPIW antara lain Plt. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Hari Suko Setiono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Melva Eryani Marpaung, dan para pejabat administrator. Selain itu dihadiri Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan, K.M. Arsyad, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan, Edward Abdurrahman, dan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya, Pandu Gunadi Atmosukarto. (Hen/Tiara)
