Kementerian PUPR terus berupaya memenuhi kebutuhan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi di tahun 2025. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw di Ruang Rapat Komisi V di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa dukungan infrastruktur tersebut mencakup penyelesaian pembangunan bendungan yang sedang berjalan, serta rencana untuk pembangunan bendungan baru. Selain itu, diperlukan juga pembangunan jaringan tersier dan program cetak sawah yang telah ditugaskan kepada Kementerian PUPR berdasarkan peraturan presiden. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jaringan irigasi secara keseluruhan.
Sektor lainnya yang masih perlu mendapat fokus perhatian yaitu pembangunan jaringan air baku dari bendungan, penyelesaian pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), pembentukan infrastruktur untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, serta pembangunan jalan bebas hambatan dan jembatan gantung. Selain itu, peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penyediaan air minum, dan pengelolaan air limbah juga menjadi salah satu fokus utama.
Dalam konteks pembangunan perumahan, Kementerian PUPR berkomitmen untuk membangun rumah susun, rumah swadaya, serta rumah khusus reguler. Selain itu, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) juga akan difokuskan pada bidang perumahan dan infrastruktur berbasis masyarakat.
Dalam rangka mendukung kebutuhan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp61,31 triliun. Secara keseluruhan Kementerian PUPR mengharapkan anggaran tahun 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun, bertambah dari pagu anggaran 2025 yang dialokasikan sebesar Rp75,63 triliun.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan komitmen dan kebutuhan tersebut dengan harapan masih adanya ruang fiskal untuk tambahan anggaran. "Mohon arahan dan dukungan terutama kebutuhan anggaran. Mudah-mudahan anggota Badan Anggaran DPR dapat memahami, karena ini kalau menurut informasi masih ada ruang fiskal bagi presiden terpilih untuk mengalokasikannya melalui Badan Anggaran," terang Menteri PUPR.
Menurutnya, usulan anggaran ini merupakan tindak lanjut dari arahan yang diberikan oleh Presiden dan Menteri Keuangan dalam Rapat Terbatas yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024. Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2025. Kementerian PUPR telah mengirimkan usulan tambahan anggaran tertanggal 8 Agustus 2024, lanjutnya.
Sebelum menutup Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR, Roberth Rouw menyatakan, Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR akan memperjuangkan pengusulan penambahan anggaran sebesar Rp 61,31 triliun sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN TA 2025 di DPR RI.
Roberth juga menyampaikan, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar menyesuaikan alokasi pagu anggaran RAPBN TA 2025 sesuai dengan usulan dan saran Komisi V DPR RI, dan dibahas lebih rinci dengan Unit Organisasi Eselon I pada rapat yang akan datang. Kemudian, mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat di RAPBN TA 2025.
Selain itu, Ia menyatakan, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar meningkatkan upaya penanganan sampah perkotaan, dan meningkatkan keterlibatan partisipasi publik dalam pembangunan jalan tol.(Ris/MBA)
