Kepala BPIW Hadi Sucahyono memastikan Kementerian PUPR telah memberikan dukungan infastruktur sektor PUPR untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Nagekeo. Hal itu disampaikannya saat rapat pengembangan wilayah di empat kabupaten tersebut melalui video conference, Rabu, 20 Januari 2021. Rapat tersebut dipimpin Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Lebih lanjut Hadi menjelaskan selama ini Kementerian PUPR menangani jaringan jalan di pantai timur yang merupakan jalan nasional di Kabupaten Mentawai Sumatera Barat. Direncanakan bagian barat juga akan ditangani Kementerian PUPR. “Terkait kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di sana seperti pembangunan bangunan pengaman pantai. Jadi tidak hanya menangani sektor jalan tapi juga sektor sumber daya air,” ungkapnya.
Kemudian untuk kawasan Lingkar Wilis yang berada di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, sudah ditangani tahap per tahap sesuai kebijakan yang ada. Anggaran yang digunakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dari APBN Kementerian PUPR. “Lingkar Wilis masih dalam proses penyelesaian, kita masih dukung infrastrukturnya secara bertahap,” tutur Hadi.
Dukungan infrastruktur sektor PUPR tahun ini juga mencakup Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama untuk mendukung akses ke Bandara Gewayantana dan juga Pelabuhan Peti Kemas Kawaliwu. Sedangkan dukungan di kabupaten lainnya seperti Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT berupa perencanaan pembangunan Waduk Lambo. Dukungan infrastruktur di beberapa daerah tersebut untuk rumah swadaya yaitu, perbaikan rumah tidak layak huni, serta sektor air minum melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) dan penyediaan air baku.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan rapat koordinasi dilakukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah di empat kabupaten tersebut. “Pembangunan diselesaikan sebelum Tahun 2024. Usulan penganggaran kebutuhan pembangunan infastruktur tersebut untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ucap Luhut.
Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil yang turut hadir dalam pertemuan itu meminta setiap daerah melaksanakan updating Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga dapat menjaga kondisi tata ruang di daerahnya masing-masing. “RTRW yang dibuat setidaknya dapat mengakomodir kondisi terkini daerah sehingga dapat mencegah kejadian banjir, misalnya. Bahkan diharapkan dapat menjaga kawasan pertanian,” ucap Sofyan.
Pada kesempatan itu masing-masing Bupati memberikan paparannya. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat mengutarakan beberapa usulan seperti infrastruktur untuk pengembangan Selingkar Wilis diantaranya pelebaran Jalan Berbak –Sedudu dan Pembangunan Jembatan Magangan. Selain itu ada usulan Pembangunan Pasar Kertosono, Pembangunan Pedestrian, dan Pembangunan Stadion Anjuk Ladang. Dukungan infrastruktur menurutnya juga diperlukan untuk Pembangunan Objek Wisata Roro Kuning dan rencana pembangunan Kawasan Industi Kabupaten Nganjuk (KING).
Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet juga memberikan beberapa usulan, terutama terkait infrastruktur sektor PUPR seperti Peningkatan Jalan Labuan Bajau-Sigapokna, Peningkatan Jalan Sigapokna-Tarekan Hulu, dan Pengawasan Peningkatan Jalan Labuan Bajau-Sigapokna-Tarekan Hulu.
Sedangkan Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon menyampaikan beberapa usulan pembangunan infrastuktur yang dibutuhkan daerahnya seperti akses air minum dan sanitasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Waiwerang-Kab. Flores Timur, dan Rencana pengembangan SPAM Kec. Lewolema-Desa Lewobele, serta peningkatan kualitas pemantapan jalan dan jembatan kabupaten.
Dalam kesempatan itu Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do mengusulkan Pembangunan Jaringan Air Bersih Kota Mbay, Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah, Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Terkait rencana pengembangan wilayah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti Saluran Irigasi, Jalan Tani dan Bangunan Pelengkap dengan Sistem Padat Karya. Disamping itu ada rencana pembangunan Rest Area Aegela yang merupakan ruang singgah teringerasi dengan pariwista dan ekonomi kreatif yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini juga diikuti beberapa instansi seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Bappenas. (Hen/infobpiw)
