Jakarta (21/8/2015). Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendapatkan kunjungan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kepala BPIW Hermanto Dardak ditemani oleh seluruh Kepala Pusat (Kapus) BPIW mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan Kepala Ditjen Perhubungan Laut, Capt. Bobby R. Mamahit dan juga perwakilan dari Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air.
Dalam kesempatan ini, Dardak memaparkan, pertemuan ini sangat penting bagi BPIW. Hal ini tidak terlepas dari salah satu esensi pembentukan BPIW itu sendiri, yaitu untuk mengembangkan wilayah pertumbuhan melalui WPS (Wilayah Pengembangan Strategis). Agar tidak terjadi benturan dengan program pembangunan pelabuhan yang dicanangkan oleh Kemenhub, maka penyatuan program yang sedang disusun oleh Kemenhub dan BPIW harus selaras.
“Sesuai dengan visi Presiden untuk mengembangkan Tol Laut sebagai fokus pembangunan, Pelabuhan menjadi inti pembangunan kota maritim dalam pengembangan WPS yang sedang kami susun. Untuk itu kami perlu masukan dari Kemenhub,” kata Dardak mengawali pembicaraan.
Pandangan senada diutarakan oleh Capt. Bobby R. Mamahit yang menyatakan bahwa selama ini, beberapa pelabuhan yang dibangun oleh Kemenhub belum berfungsi optimal dikarenakan minimnya dukungan infrastruktur setelah pelabuhan itu terbangun.
“Oleh karena itu, kita sekarang kalau ingin membangun pelabuhan, kita minta Pemprov atau Pemda setempat untuk membangun jalannya terlebih dahulu. Supaya pelabuhan itu nantinya tidak hanya menjadi ‘pelabuhan ikan’, pelabuhan yang hanya disinggahi oleh ikan saja,” selorohnya.
Karenanya, dirinya menyambut baik itikad BPIW untuk menyelaraskan rencana pembangunan agar bisa bersinergi. Bobby R. Mamahit menyebutkan, saat ini Kemenhub tengah memfokuskan pembangunan tiga Pelabuhan di Indonesia, yaitu Pelabuhan Cilamaya, Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung. Dan ia sangat berharap agar Kementerian PUPR dapat mendukung infrastruktur pembangunan tiga pelabuhan ini agar dapat segera berfungsi maksimal setelah pelabuhan beroperasi.
“Paling mendesak saat ini tentu saja Pelabuhan Cilamaya. Dengan kondisi Tanjung Priok yang hampir jenuh, Cilamaya adalah solusi jangka panjang. Prediksi kita di tahun 2020 Priok sudah tidak bisa menampung bongkar muat meskipun port baru Kalibaru sudah jadi,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Dardak menyambut positif dari rencana pembangunan yang sedang dilakukan oleh Kemenhub. Keterpaduan dari pembangunan infrastruktur merupakan hal terpenting dari rencana strategis yang diamanahkan kepada BPIW. Terlebih lagi, pembangunan 3 pelabuhan tersebut masuk ke dalam WPS yang telah diprogramkan oleh BPIW.
Meskipun fokus pembangunan pelabuhan baru ada di tiga titik, namun Kemenhub menerima masukan dari BPIW untuk pembangunan ataupun pembenahan di WPS lainnya. Seperti wacana menjadikan Pulau Madura sebagai kawasan industri baru, atau juga rencana pembangunan pelabuhan baru di selatan Jawa selain Cilacap. Diharapkan melalui koordinasi dan sinergi lintas Kementerian ini, infrastruktur PUPR dapat lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. (humasbpiw/ini)
