Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sepakat menyamakan persepsi dan langkah dalam melakukan pengembangan infrastruktur di Provinsi Lampung. Demikian terungkap dalam pertemuan rombongan Pemprov Lampung yang dipimpin langsung Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, yang diterima Kepala BPIW Kementerian PUPR, A. Hermanto Dardak di Kantor BPIW Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (17/11/2015).
Ridho Ficardo mengatakan, saat ini Pemprov, Pemkot dan Pemkab di Lampung sedang gencar melakukan pembangunan, khususnya dalam bidang infrastruktur dan industri. “Pembangunan terus digalakkan di Lampung, hal itu semua untuk dan demi kemajuan masyarakat Lampung,” terang M. Ridho.
Ia mengakui, pelaksanaan pembangunan itu tak selamanya berjalan lancar. “Terutama dalam pembangunan infrastuktur, kerap menemui keterbatasan kapasitas fiskal,” terangnya.
Dengan begitu, M. Ridho berharap, kunjungannya ke BPIW Kementerian PUPR akan membawa dampak positif pada pembangunan di Provinsi Lampung. Pasalnya, berbagai rencana pembangunan telah dilakukan Pemprov, Pemkot dan Pemkab Lampung. “Mulai dari rencana pengembangan jalan, kota, kawasan pelabuhan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pertanian untuk swadaya pangan dan lainnya,” paparnya.
M. Ridho menambahkan, tidak berlebihan jika Pemprov Lampung mendapat bantuan dan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Pasalnya, posisi Lampung merupakan pintu masuk Sumatera dan kawasan penyangga ibu kota negara. Ia menjelaskan, Provinsi Lampung berada berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan dengan Selat Sunda Sunda serta di sebelah barat dengan Samudera Indonesia. “Dengan posisi yang demikian, Provinsi Lampung menjadi penghubung utama lalu lintas Pulau Sumatera dan Pulau Jawa maupun sebaliknya,” paparnya.
Selain itu, lanjutnya, keberadaan lahan yang kerap menjadi masalah pembangunan di kota besar, untuk di Lampung masih relatif tersedia luas.
Menanggapi aspirasi dari jajaran Pemprov Lampung, Kepala BPIW Kementerian PUPR, A. Hermanto Dardak menyatakan apresiasi terhadap rencana dan semangat pembangunan di Provinsi Lampung. “Memang sudah seharusnya pembangunan itu dilakukan dengan penuh semangat,” terangnya.
Dardak mengatakan, pembangunan ruang wilayah itu harus dikembangkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung. “Kalau daya dukung dan daya tampung besar. Artinya, pengembangannya pun berpotensi dapat besar juga,” paparnya.
Menurutnya, Kementerian PUPR kini mengusung perencanaan pengembangan dengan pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebagai basis perencanaan keterpaduan infrastruktur di Indonesia.
Dardak menjelaskan, ada beberapa prinsip utama dalam mengembangkan wilayah, seperti competitiveness not only job creation yakni mendorong pertumbuhan wilayah yang kompetitif baik secara nasional maupun global dengan memacu peningkatan produksi kawasan dan peningkatan nilai tambah hasil produksinya.
“Kemudian ada cluster base atau memfokuskan pembangunan pada kluster-kluster potensial dan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menarik perkembangan kawasan di sekitarnya. Ada juga build on existing and potential strength not only reducing weakness atau pembangunan berbasis kekayaan alam yang dimiliki dengan memperkaya rantai produksi untuk menaikan nilai tambah, termasuk kearifan lokal,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan wilayah juga perlu secara menyeluruh dari seluruh aspek, meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. “Perlu adanya prioritas dalam tahapan penanganan berdasarkan kapasitas yang tersedia untuk efektifitas dan efisiensi pembangunan serta hal penting lainnya yaitu bidang enterpreneurship, yakni menciptakan peluang kewirausahaan sektor formal dan informal dengan mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas,” terangnya.
”Serta perencanaan, pemrograman, dan perancangan berdasarkan data dan fakta yang valid, terkini, dan akurat. Pengembangannya pun dilakukan secara konsisten dan menerus sesuai perencanaan,” terangnya.
Salah satu contoh pengembangan wilayah di Lampung adalah, pengembangan infrastruktur WPS pusat pertumbuhan koridor Merak – Bakauheni – Bandar Lampung – Palembang – Tanjung Api–Api (MBBPT).
“Pengembangan infrastruktur koridor MBBPT dilakukan untuk menciptakan keterhubungan dan juga meningkatkan keterpaduan rencana lintas wilayah dan lintas sektor,” paparnya. Untuk itu, lanjutnya, Kementerian PUPR akan mengembangkan infrastruktur berupa jalan Tol Trans Sumatera, anjungan cerdas percontohan, sumber daya air (SDA) dan permukiman atau perumahan.
Dengan begitu, lanjutnya, diharapkan akan lebih mampu meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dan memberi dukungan untuk mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antar sektor serta lingkungan.
Dardak berharap, Pemprov, Pemkot dan Pemkab serta kalangan swasta di Lampung agar dapat mengambil peluang baik dengan adanya proyek dari pemerintah pusat untuk koridor MBBPT tersebut. “Saya yakin pengembangan koridor MBBPT akan berdampak positif bagi Lampung, apabila semua pihak dapat berinovasi dan bergerak mengambil peluang yang ada,” paparnya. (ini/vina)
