Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen melakukan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) pada Kawasan Transmigrasi. Demi terciptanya percepatan dan keterpaduan pengembangan KTM pada Kawasan Transmigrasi, BPIW gencar melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Infrastukur PUPR dengan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian PUPR yaitu jajaran pejabat BPIW, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, Ditjen Bina Konstruksi, serta Ditjen Pembiayaan Perumahan. Adapun perwakilan Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) dari Ditjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu, Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi, serta Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat BPIW Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (16/9).
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Dr. Ir. A Hermanto Dardak, M.Sc menyatakan, untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi sangat diperlukan koordinasi dan sinergitas lintas sektor. "Saat ini kami mewakili Kementerian PUPR merasa gembira bisa melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Kementerian DPDTT. Tujuannya tiada lain agar harapan kita dalam program pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi dapat segera tercapai secara tepat sasaran," jelasnya.
Menurut Dardak, saat ini terdapat 48 kawasan KTM di seluruh Indonesia yang masuk dalam pengembangan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Maluku hingga Papua. Dengan begitu, harapannya, Kementerian DPDTT dapat memberikan dukungan dari sumber daya manusia (SDM) yang turut mengembangkan KTM Kawasan Mandiri, karena pengembangan kawasan tersebut sangat membutuhkan sinergi dari SDM di Kawasan KTM Kawasan Mandiri itu sendiri.
“Dengan adanya dukungan positif dari para transmigran, nantinya turut mempercepat terwujudnya pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi,” tutur Dardak.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian DPDTT, Roosari Tyas Wardani mengaku, pihaknya menyambut baik langkah yang dilaksanakan jajaran Kementerian PUPR dalam mewujudkan percepatan dan keterpaduan pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi.
Roosari mengakui, untuk pengembangan KTM pada Kawasan Transmigrasi memang membutuhkan banyak sentuhan dari instansi lintas sektor. "Mulai dari lintas sektor kementerian, pemerintah daerah, swasta dan tentu transmigran itu sendiri," terangnya.
Pengembangan KTM pada Kawasan Transmigrasi membutuhkan dukungan dari Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastrukturnya, antara lain jalan, jembatan, penyediaan air bersih dan lainnya. "Untuk usulan lebih detail, tim dari Kementerian DPDTT tentu akan proaktif mengajukan usulan kepada Kementerian PUPR," lanjut Roosari.
Ia berharap, adanya koordinasi tersebut akan membuat pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi dilakukan secara komprehensif, agar KTM yang dikembangkan cepat berkembang. "Dalam hal ini yang juga sangat penting adalah terhindarnya dari overlapping anggaran, yang dapat merugikan keuangan negara," ungkapnya (Humasbpiw/INI).
