Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) melakukan sinergi dengan sasaran mempercepat pengembangan dan penataan kabupaten/kota prioritas di Tanah Air. Kabupaten/Kota prioritas yang dikembangkan terpilih sesuai kriteria, yakni Morowali, Halmahera Tengah (Weda), Konawe, Luwu Timur (Sorowako), Samarinda, dan Bulungan (Tanjung Selor).
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan, mengakui, saat ini BPIW tengah melakukan penyusunan rencana pengembangan kota prioritas berbasis kawasan industri di lima kab./kota di Indonesia. "Yaitu di Morowali, Weda, Konawe, Sorowako, dan Tanjung Selor," terang Yudha saat Audiensi BPIW dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Jakarta, Senin, 26 Juni 2023.
Pada kesempatan tersebut hadir juga Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW, Zevi Azzaino dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I BPIW, Boby Ali Azhari.
Menurut Yudha, kerja sama BPIW dan PII diharapkan memberi dampak positif dalam pengembangan kota-kota tersebut, sehingga dapat menjadi percontohan bagi kota lainnya. Ia menerangkan, BPIW mendukung PII, antara lain dukungan kunjungan lapangan, dukungan rapat koordinasi dan dukungan operasional kantor untuk tim sekretariat.
Di tempat yang sama, pimpinan rombongan PII yang juga Ketua Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan (BK TKP) PII, Lana Winayanti, menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada jajaran BPIW atas terlaksananya audiensi pada Rabu, 24 Mei 2023 yang lalu.
Lana menyatakan, BK TKP PII menyambut baik tawaran untuk terlibat dalam pengembangan kabupaten/kota prioritas yakni Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan BPIW Kementerian PUPR. "Rencana Aksi Pengembangan dan Penataan Kota kerjasama PII dan Bappenas," jelas Lana.
Lebih lanjut Lana mengatakan, sasaran dari Rencana Aksi Pengembangan dan Penataan Kota adalah menyiapkan ground breaking proyek pada bulan Desember 2023. "Kecuali Tanjung Selor," katanya.
Untuk mendukung kegiatan tersebut, ujar Lana, BK TKP PII akan membentuk tim internal yang terdiri atas anggota BK TKP Pengurus Pusat PII, Ketua PII Wilayah (Provinsi), dan Ketua PII Cabang Kota/Kab terkait.
Untuk kegiatan yang diusulkan terdiri atas survei lapangan, FGD/webinar (fokus pada intervensi rekayasa), kesekretariatan. "Pelaporan dengan masa kerja selama 6 bulan,” terang Lana. (Ris/Tiara)
