Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan masukan dari berbagai pihak terutama dari kementerian/lembaga. Hal ini untuk meminimalisir permasalahan dalam pembangunan infrastruktur, upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
“Tidak hanya kementerian/lembaga, masukan terkait isu strategis perencanaan dan implementasi program pembangunan infrastruktur dari pemerintah daerah juga diperlukan,” ujar Sekretaris BPIW Kementerian PUPR Firman Hatorangan Napitupulu, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Terkait Isu Strategis Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia Perspektif Pemerintah Mitra BPIW, di Tangerang Selatan, beberapa hari yang lalu.
Dikatakannya, kegiatan tersebut bertujuan untuk menemukan landasan-landasan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi perhatian BPIW. Ia juga berharap BPIW dapat menghasilkan kebijakan terkait pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat berdampak positif bagi masyarakat seperti pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kesenjangan ekonomi.
Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala BPIW Kementerian PUPR Hasna Widiastuti menambahkan FGD ini dilakukan untuk pengembangan kelembagaan BPIW 2020-2024. Semua masukan menurut Hasna dilaksanakan sebelum dilakukan pembahasan di internal BPIW. “Ada tiga hal yang kita tekankan di tugas dan fungsi BPIW yakni kebijakan, perencanaan maupun pemprograman dan kelembagaan. Kedepan, kita memperhatikan tugas dan fungsi BPIW terutama dari sisi kelembagaan,” tutur Hasna.
Kegiatan tersebut menghadirkan beberapa narasumber, salah satunya Kasubdit Kawasan Strategis Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kementeriaan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Ika Retna Wulandary.
Pada kesempatan itu Ika menyatakan bahwa ada lima isu strategis pengembangan wilayah yang saat ini dihadapi yakni penurunan ketimpangan antar wilayah, penguatan pusat pertumbuhan wilayah, pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, pengelolaan urbanisasi, dan pemanfaatan ruang.
Sedangkan analisis kewilayahan menurutnya dilakukan untuk mengetahui wilayah mana yang akan dikembangkan atau menjadi perhatian yaitu dengan memperhatikan Potensi daerah, Pasar nasional dan internasional, dukungan infrastruktur, dan kelembagaan, di mana kerja sama antar kabupaten/kota dalam pengembangan potensi unggulan.
Narasumber lainnya, yakni Kepala Subdit Pengembangan Sumber Daya Air pada Direktorat Irigasi Ditjen Pra Sarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Emir Kartarajasa memaparkan beberapa hal, salah satunya mengenai sinkronisasi antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian. Menurutnya ada beberapa hal yang perlu disinkronkan yakni sinkronisasi daerah irigasi yang perlu dukungan jaringan tersier. Kemudia juga sinkronisasi dalam hal updating luasan daerah irigasi yang sudah fungsional dan yang perlu dioptimalkan luas baku sawah.
Narasumber berikutnya adalah Kasubag Transportasi Udara Kementerian Perhubungan, Balkis Kusumawati. Ia menyatakan isu lintas strategi yang menjadi bagian Kementerian PUPR adalah masalah kemantapan jalan.
Dikatakannya bahwa pembangunan Infrastruktur ke depan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas fisik dan virtual, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, memenuhi prasarana dasar, dan mendukung pembangunan perkotaan dan pedesaan.
Acara yang dimoderatori Akademisi Tehnik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung (ITB), Sugiyantoro ini juga dihadiri narasumber dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Nursatya Kasihandayani.
Kepala Bidang Perencanaan, Asisten Deputi Infrastruktur Fisik itu memaparkan isu strategi pembangunan kawasan perbatasan seperti rendahnya pelayanan infrastruktur transportasi regional dan lokal di kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut dan terbatasnya sumber daya, sarana prasarana. Ia juga memaparkan mengenai tanggungjawab Kementerian PUPR seperti penyelenggaraan jalan dan peningkatan kapasitas jalan, serta pembangunan perumahan dan lingkungan.
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari FGD sebelumnya yang telah digelar pada September lalu dengan perspektif yang berbeda yaitu dari “kacamata” swasta/BUMN dan dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga.
Acara tersebut dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai serta CPNS di Lingkungan BPIW dan mendatangkan empat narasumber yang berasal dari akademisi dan praktisi, diantaranya adalah Dosen Perencanaan Wilayah Universitas Tarumanegara, Surjadi Santoso, Kepala Divisi Construction & Enhancement, PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Aris Joko Santoso, Project Director Kuala Tanjung, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Saut Fransiswoyo Siagian, Vice President Business Development & Land Management, PT. Jababeka Tbk, Rahendra Vidyasantika dan juga Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK, Institut Teknologi Bandung (ITB), Sugiyantoro yang bertindak sebagai moderator. (bri/Hen/ InfoBPIW)
