Implementasikan NUDP, BPIW Libatkan Pakar Perkotaan

Layanan Informasi BPIW     |     03 Jul 2019     |     10:07     |     806
Implementasikan NUDP, BPIW Libatkan Pakar Perkotaan

Guna mendapat kesamaan pemahaman terhadap National Urban Development Program (NUDP) dalam rangka pengembangan kota-Kota di Indonesia yang didukung Bank Dunia, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Seminar Pemantapan Konsep Desain NUDP di Jakarta, Selasa (3/7).

Seminar yang dikuti jajaran pejabat dan staf BPIW ini, menghadirkan Pakar Perkotaan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Tommy Firman, Pakar Pengembangan Wilayah dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Ernan Rustiadi dan Pakar Ekonomi Perkotaan dari Universitas Indonesia (UI), Komara Djaja.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat membuka seminar mengungkapkan, Bank Dunia melalui NUDP berkomitmen akan merealisasikan pinjaman sebesar US$ 49,6 juta untuk pengembangan beberapa kota di Indonesia.

"Dalam menyambut komitmen Bank Dunia tersebut, seminar ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan insight (masukan,-red) baru terhadap jajaran BPIW dalam hal konsep desain, perencanaan hingga program terkait NUDP," ungkap Hadi.

Ia mengatakan, adanya pencerahan mengenai NUDP akan mematangkan pemahaman dan aksi dari jajaran BPIW selanjutnya. "Termasuk akan menghasilkan program yang tajam dan efektif," terangnya.

Hadi menerangkan, untuk menghasilkan perencanaan yang matang, memang diperlukan kegiatan yang berkelanjutan dengan para pakar. "Pertemuan semacam ini akan dilakukan beberapa kali ke depannya, guna mendapatkan hasil yang meyakinkan," terang Hadi.   

Pelaksanaan NUDP sendiri, lanjut Hadi, akan banyak melibatkan peran kementerian/lembaga, terutama Kementerian PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hadi juga menjelaskan, pada NUDP itu terdapat empat komponen utama, yakni menyiapkan kebijakan, kelembagaan, dan finansial. Kemudian, menyiapkan sistem informasi dan perencanaan. Selain itu, melakukan fasilitasi pembangunan perkotaan. “Terakhir, penyusunan masterplan pembangunan perkotaan,” terangnya.  

Ia menambahakan, ke depan akan ada 15 kota yang terpilih untuk pilot project NUDP. Pemilihan kota-kota itu akan dilakukan dengan kriteria tertentu.  

Sementara itu, Tommy Firman menjelaskan, dalam implementasi NUDP yang paling diperlukan adalah mengembangan aspek yang paling strategis di suatu kota. “Jika terlalu banyak elemen kota yang dikembangkan, akan memakan waktu yang lama,” terang Tommy.

Dengan begitu, lanjutnya, untuk dapat melakukan perencanaan yang lebih singkat perlu dititikberatkan pengembangan hal strategis pada suatu kota terpilih. “Misalnya kota A yang paling strategis untuk dikembangkan aspek apa? Iya aspek itu yang dikembangkan. Tidak perlu sama antara satu kota dengan kota lainnya,”ujarnya.

Di tempat sama, Komara Djaja mengusulkan perlunya memperhatikan ciri khas kota. “Misalnya kota yang paling berketahanan terhadap bencana. Bisa saja nanti dipilih kota tertentu yang arah pengembangannya sebagai kota paling berketahanan terhadap bencana,” terangnya. Pengembangan kota tersebut nantinya akan mengadopsi aspek mitigasi bencana, sehingga diharapkan akan menjadi percontohan dalam pengembangan kota yang berketahanan.

Di sisi lain, Ernan Rustiadi mengatakan, pemilihan kota yang akan dikembangkan dalam NUDP dapat dilakukan secara tematik. Misalnya, lanjut Ernan, tema kota hijau dan keberlanjutan.

“Dimana produk dari NUDP itu, nantinya mengarahkan agar kota terpilih dapat berkembang semakin hijau, layak huni dan memiliki karakter kota yang berkelanjutan,” terangnya.(ris/infoBPIW)

 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: