Guna melakukan percepatan dalam pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Lombok secara terpadu yang didukung Bank Dunia melalui Integrated Tourism Development Program (ITDP), Pemerintah terus menguatkan dan menajamkan substansi Integrated Tourism Master Plan (ITMP)/Rencana Induk Pariwisata Terpadu KSPN Lombok. Demikian terungkap dalam kunjungan lapangan bersama di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (20/6).
Kunjungan lapangan bersama tersebut dilakukan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Kelompok Kerja (Pokja) Koordinasi Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB), serta Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Kegiatan tersebut diawali pertemuan tim dengan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian hasil Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Substansi ITMP Lombok kepada Tim Pokja Daerah serta Pemaparan Kesiapan Penyelenggaran Moto GP Mandalika di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB.
Setelah kegiatan di Bappeda NTB, tim melanjutkan mengunjungi kawasan Gili Trawangan untuk memastikan kondisi fasilitas publik yang dibutuhkan, mulai dari Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM), pengelolaan persampahan dan lainnya. Kemudian, tim melanjutkan kunjungan ke lokasi rencana pembangunan Jalan Lembar-Mataram serta kawasan Mandalika.
Kepala Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, kunjungan lapangan bersama dilakukan untuk menguatkan dan menajamkan substansi ITMP sebagai pedoman bersama dalam mengembangkan KSPN Lombok dan sekitarnya.
Ia juga menerangkan, alokasi dana yang berasal dari dukungan dari Bank Dunia meliputi empat komponen, komponen pertama peningkatan kapasitas kelembagaan untuk pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Komponen kedua peningkatan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar di kawasan wisata yang dipilih. Komponen ketiga dukungan partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata. Dan komponen keempat peningkatan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi ke bidang pariwisata.
"Komponen pertama dan kedua berada lebih di ranah Kementerian PUPR, komponen ketiga lebih di ranah Kemenpar serta komponen keempat di ranah BKPM," jelas Hadi.
Menurutnya, setelah kegiatan tersebut seluruh pihak terkait diharapkan untuk melakukan percepatan pemrograman dan penganggaran yang dibutuhkan dalam pengembangan KSPN Lombok. "Dari Kementerian PUPR, misalnya percepatan pemrograman dan penganggaran untuk konektivitas, permukiman, perumahan yang dibutuhkan. Kemudian, Kemenpar terkait pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, Termasuk juga pemberian bantuan teknis untuk lembaga-lembaga pendidikan, pelatihan teknik dan sekolah kejuruan,” ungkapnya.
Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah memprioritaskan pengembangan 3 KSPN dari dana dukungan Bank Dunia, antara lain KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur dan sekitarnya, serta KSPN Lombok dan sekitarnya.(ris/infoBPIW)
