Rangkaian Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memasuki tahapan usulan daerah dan pembahasan. Tahapan tersebut dilaksanakan dalam Desk Konreg yang digelar pada 22-24 Februari 2023 secara hybrid di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Pada hari pertama, Rabu 22 Februari 2023 terdapat 14 desk yang melakukan pembahasan program terhadap 14 provinsi, yakni sesi I adalah Provinsi Aceh, Jambi, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, dan Papua.
Untuk sesi II adalah Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, dan Papua Barat. Desk Konreg Kementerian PUPR diikuti oleh jajaran direktorat sistem dan strategi, serta direktorat teknis seluruh Unit Organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR. Sedangkan, perwakilan provinsi terdiri dari Bappeda dan dinas-dinas teknis terkait yang mengikuti secara daring.
Desk Konreg hari pertama ini dihadiri Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra, Kepala Biro PAKLN Sekretariat Jenderal, Edy Juharsyah, Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW, Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Kapuswil) I BPIW, Hari Suko Setiono, Kapuswil II BPIW, Melva Eryani Marpaung dan jajaran pejabat administrator serta pegawai di lingkungan BPIW.
Di sela-sela kegiatan yang difasilitasi Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR ini, Arief menyampaikan, pembangunan baru pada 2024 sesuai arahan Bapak Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sangat selektif. "Untuk pembangunan baru itu, mengacu pada direktif Presiden," terangnya.
Arief berharap, jajaran Kementerian PUPR melalui Unor teknis agar dapat memastikan readiness criteria untuk kegiatan baru yang menjadi kewenangan pusat.
Kemudian, lanjutnya, pemerintah daerah dapat memenuhi readiness criteria yang menjadi komitmen daerah, seperti kesiapan lahan. Diharapkan selambat-lambatnya tahun 2023 agar konstruksi dapat dilaksanakan dan selesai di tahun 2024.
Ia melanjutkan, BPIW bersama Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR akan melakukan monitoring secara berkala terhadap pemenuhan hasil Rakorbangwil, yaitu dalam Konreg, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).
Hal senada disampaikan, Hari Suko Setiono. Ia mengatakan, Konreg Kementerian PUPR 2023 ini merupakan forum perencanaan untuk menghasilkan program dan penganggaran tahun 2024.
Ia menerangkan, segala program pembangunan Kementerian PUPR tahun 2024 mengacu pada hasil dari Konreg 2023.(Ris/Tiara)
