Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbang wil) bidang PUPR kembali berlanjut. Kali ini, Rakorbangwil yang digelar BPIW Kementerian PUPR pada Senin, 22 Februari 2021 di Jakarta memasuki hari keempat.
Pada hari keempat, forum koordinasi program infrastruktur ini membahas mengenai program infrastruktur terkait permukiman (Cipta Karya). Pembahasan program infrastruktur tersebut melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mengungkapkan, Kementerian PUPR melalui BPIW telah melakukan koordinasi terkait keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. "Termasuk, koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait," ujar Hadi saat membuka dan menyampaikan arahannya.
Ia menegaskan, sasaran Rakorbangwil untuk menajamkan program-program infrastruktur yang sudah dikoordinasikan. “Rumusan dari Rakorbangwil ini akan menjadi bahan pembahasan dalam pelaksanaan Konsultasi Regional Kementerian PUPR 2021 yang akan digelar beberapa waktu ke depan,” papar Hadi.
Lebih lanjut, Hadi menjelaskan, infrastruktur Permukiman ini menangani air minum, sanitasi, permukiman, bangunan gedung, sarana dan prasarana pendidikan, termasuk sarana olahraga dan pasar. Ia berharap, forum tersebut menjadi ajang koordinasi yang efektif antar kementerian/lembaga dalam merumuskan usulan rencana dan program infrastruktur PUPR. “Untuk hari ini, (22/2) pembahasan khusus memperdalam infrastruktur permukiman,” terangnya.
Melalui forum ini, Ia berharap, Kementerian PUPR dapat memastikan investasi infrastruktur berperan sebagai pendorong tercapainya target-target Pemerintah. Tepatnya, yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan pengembangan kawasan-kawasan prioritas. Termasuk, salah satu upaya pemulihan ekonomi yang diharapkan memberikan multiplier effect dalam mempercepat pertumbuhan sektor-sektor lainnya.
Pada pembahasan Sesi pagi, Rakorbangwil dimoderatori Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional, Benny Hermawan dan diisi dengan paparan para narasumber, diantaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti. Ia memaparkan, untuk kebijakan pembangunan infrastruktur permukiman mengacu pada Kebijakan Nasional atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Yakni memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, 100% smart living atau hunian cerdas serta Renstra Cipta Karya 2020-2024,” terang Diana.
Ia juga mengatakan, untuk penanganan sektor air minum, antara lain menyediakan air di tempat yang sulit air dan mendekatkan air kepada masyarakat, fungsionalisasi aset yang dibangun melalui APBN, evaluasi kemampuan pemda dan kinerja operator, pendampingan kelembagaan serta sinkronisasi program Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
“Untuk kegiatan program Padat Karya Tunai (PKT) sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional, Ditjen Cipta Karya melakukan PKT pada Pamsimas, Sanimas, Pisew, Kotaku dan TPST-3R, guna mempertahankan daya beli masyarakat pada krisis ekonomi dampak Covid-19,” terangnya.
Di tempat berbeda, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kemenparekraf, Hari Santoso Sungkari menyatakan, total dana alokasi khusus (DAK) Pariwisata 2021 mencapai Rp 629 milyar. Menurutnya, saat ini Kemenparekraf fokus mengembangan 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) superprioritas, yakni Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Likupang. “5 KSPN itu berpotensi berkembang cepat dengan investasi yang relatif tak mahal,” terangnya.
Ia melanjutkan, adapun strategis dukungan program untuk KSPN yakni, Bypass Berastagi, jalan akses otoritatif, jalan akses bandara Manado–KEK Likupang, penataan jalan akses dan utilitas otoritatif di Labuan Bajo, pengadaan lahan 6,5 Ha MotoGP (Mandalika) dan lainnya.
Di sisi lain, Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kemenkes, Andi Saguni mengatakan, kegiatan prioritas Kemenkes tahun 2022, yaitu peningkatan kapasitas puskesmas, peningkatan kapasitas RSUD, pengembangan rumah sakit unit pelaksana teknis (RS UPT) vertikal, dan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di daerah wisata.
Menurutnya, kawasan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan, ada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), daerah tertinggal, perbatasan, pulau terluar, dan destinasi wisata prioritas. Adapun target kegiatan 2020-2024 adalah peningkatan kapasitas 35 RSUD perbatasan, pengembangan RS UPT vertikal di Ambon, Kupang, dan Papua. “Serta pemenuhan prasarana dan alat kesehatan (SPA) RSUD di 10 destinasi prioritas, yakni di Praya, Labuan bajo, Kep. seribu, Wakatobi, Morotai, Toba, Muntilan, Pandeglang, Probolinggo dan Belitung,” jelasnya.
Sementara itu, Indra Maulana, Kepala Sub Direktorat Pekerjaan Umum, Kemendagri mengatakan, sinergitas dan koordinasi memiliki arti penting, sehingga Rakorbangwil sebagai forum koordinasi infrastruktur penting untuk penyelenggaran pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
Ia mengatakan, saat ini Kemendagri telah mengeluarkan instrumen berupa peraturan -peraturan untuk menyelaraskan rencana pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat mengintegrasikan program dan kegiatan daerah untuk mendukung prioritas nasional.
Menurutnya, pada tahun 2021 Kemendagri fokus mendukung dan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. “Tepatnya, untuk penanganan permasalahan kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, dan persampahan,” terangnya.
Kemudian, pembahasan Sesi siang dilakukan pembahasan detail program-program Kementerian/Lembaga terkait. Kegiatan ini dimoderatori Kepala Bidang Keterpaduan Program BPIW, Zevi Azzaino. Turut hadir dalam pertemuan secara virtual itu perwakilan dari unit organisasi di Kementerian PUPR, Kemenkes, KLHK, Kemendagri, Kemenkeu serta Kemenparekraf. (ris/oci/infoBPIW)
