Rapat Pembahasan Ringkasan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Tahun 2023-2029 memasuki hari ketiga. Rapat yang digelar di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu 27 September 2023 ini membahas tiga RPIW provinsi, yakni RPIW Riau, RPIW Kalimantan Selatan dan RPIW Sumatera Selatan.
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan menekankan, untuk seluruh RPIW yang disusun perlu menampilkan potensi kerja sama terkait pembiayaan infrastruktur PUPR. “Seperti KPBU (Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha,-), potensi pembangunan mana saja yang dapat dilakukan dengan skema KPBU,” harap Yudha.
Ia mengatakan, ada memuat angka perkiraannya setiap potensi pembangunan dengan cara KPBU. “Saya minta ada walau tidak detail angkanya, namun angka itu harus dari perhitungan dengan metodenya yang dapat dipertanggungjawabkan,” terang Yudha.
Menurutnya, penanganan infrastruktur PUPR dapat dilakukan melalui berbagai skema pendanaan. “Tidak harus selalu tergantung APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,-red), namun bisa juga royalti kawasan industri, skema KPBU atau B to B (Business to Business,-red),” terangnya.
Di tempat sama, Sekretaris BPIW, Benny Hermawan menyampaikan, RPIW untuk rencana aksi agar bisa semakin dikerucutkan dengan memilih program yang sangat prioritas. “Semua rencana aksi yang ada memang penting untuk pembangunan infrastruktur, namun dari yang disusun harus ada rangking prioritasinya. Misalkan, super prioritas hingga prioritas saja,” terangnya.
Pada hari ketiga, Rapat Pembahasan Ringkasan RPIW, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Puswil I BPIW, Hasna Widiastuti menyampaikan skenario pengembangan wilayah Provinsi Riau, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Puswil I BPIW, Sosilawati menyampaikan skenario pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Selatan, serta Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I.C, Puswil I BPIW, Zaldy Sastra menyampaikan skenario pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Hasna menjelaskan, Provinsi Riau sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pusat industri melalui hilirasi industri berbasis perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan industri. “Termasuk wilayah Kerja sama Indonesia- Malaysia-Thailand Growth Triangle,” terangnya.
Menurutnya, sektor Unggulan di Provinsi Riau adalah sektor industri pengolahan yang berupa industri minyak bumi di Dumai dan Bengkalis, Industri pengolahan minyak kelapa sawit yang tersebar di seluruh kab/kota, industri karet di Kampar, Pekanbaru, Indragiri Hulu serta industri pulp dan kertas di Pelalawan, Siak dan Kampar.
Lebih lanjut, Ia mengatakan, Isu lalu lintas di Riau berupa kemacetan yang memerlukan penanganan flyover, dan masih ada jalan dalam kondisi tidak mantap (6,58%). “Kemudian, menurunnya daya tampung sungai dan sistem drainase mengakibatkan kerentanan resiko genangan banjir,” terangnya.
Untuk perkotaannya, lanjut Hasna, pengembangan Pusat Kegiatan Nasional Pekanbaru sebagai kota pintar, layak hidup, dan berkelanjutan. Sebab, memainkan peran vital dalam pertumbuhan ekonomi regional, terutama di wilayah Sumatera.
Menurutnya, Pekanbaru berpeluang menjadi salah satu kota tujuan investasi terbaik di Indonesia pada 2030. Hal itu hasil survei McKinsey, Boston Consulting Group. Kemudian, untuk industrialisasi pengembangan kawasan pelabuhan dan industri di pesisir Provinsi Riau besar untuk menyerap pasar pelayaran di Selat Melaka sebagai pelabuhan segmen curah cair dan turunannya serta curah kering. Industri besar sudah ada Pabrik Kelapa Sawit, Industri Minyak Goreng (Wilmar), serta pengolahan minyak Pertamina Refinery.
Kemudian, Jalan tol Pekanbaru – Dumai menghubungkan Ibu Kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju. “Saat ini sektor industri pengolahan sawit menyerap tenaga kerja langsung tidak kurang dari 5,2 juta orang dan menghidupi hingga 20 juta orang,” paparnya.
Nilai ekspor Dumai meningkat 10,98% dibanding 2021 sebesar $ 17.142,58 Juta dengan Tiongkok, India, dan Belanda sebagai negara tujuan ekspor dengan nilai terbesar. Nilai impor Dumai meningkat 74,4% dibanding 2021 sebesar $ 1.070,71 Juta dengan Kanada, Malaysia, dan Tiongkok sebagai negara asal impor dengan nilai terbesar.
Untuk Kawasan Perbatasan, lanjutnya, perlu ada penguatan kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan di Kawasan Perbatasan Riau. Sebagai kawasan perbatasan, Bengkalis ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strate Nasional.
Di tempat sama, Zaldy Sastra menyampaikan, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi dari pertambangan dan penggalian, yakni Batubara dan Lignit. Untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah padi, kelapa sawit dan perikanan
“Industri Pengolahan, ada potensi industri makanan dan minuman, minyak kelapa sawit,” terangnya.
Untuk kawasan perkotaan ada termuat dalam RTRWN / RTR Kepulauan / RTRW Provinsi Kalimantan Selatan. “Termuat dalam arahan kebijakan RPJMN 2020 – 2024, serta terdapat dukungan simpul transportasi skala internasional,” terangnya.
Ia menilai, Provinsi Kalimantan Selatan sangat berpotensi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Agroindustri dan Sentra Pangan Lestari.
Sementara itu, Sosilawati menyampaikan, Kota Palembang, Musi Banyuasin dan Muara Enim merupakan penyumbang PDRB tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan dengan sektor industri pengolahan untuk Kota Palembang serta pertambangan dan penggalian untuk Kab. Musi Banyuasin dan Muara Enim. “Dominasi sektor pertanian terdapat di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,” terangnya. Untuk nilai ekspor unggulan Provinsi Sumatera Selatan berupa karet dan barang dari karet, bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani.
Untuk perkotaan, ujar Sosilowati, perlu optimalisasi infrastruktur perkotaan yang mendukung pengembangan pusat perdagangan dan transportasi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. “Untuk skenario pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yakni mewujudkan infrastruktur yang mampu mendorong pengembangan wilayah berbasis potensi unggulan,” terangnya.
Strateginya yakni, perlu meningkatkan Infrastruktur pendukung sektor Industri di Sumatera Selatan yang dapat mendorong industri berdaya saing dan berkelanjutan. “Mewujudkan infrastruktur pendukung pertanian sehingga dapat mengakselerasi produksi dan distribusi hasil pertanian, serta terpenuhinya infrastruktur dasar perkotaan dan prasarana mitigasi bencana yang memadai untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya perkotaan secara berkelanjutan,” jelasnya.(Ris/Tiara)
