Musyawarah Perencanaan Pengembangan Regional Pulau Kalimantan diinisiasi oleh seluruh Gubernur di Pulau Kalimantan, dimana agenda ini diharapkan menjadi agenda penajaman program pembangunan masing-masing Provinsi di Kalimantan serta upaya sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan dan pembangunan dengan turut melibatkan K/L terkait termasuk juga dalam kaitannya untuk mempersiapkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Kepala BPIW menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan dengan memilih kawasan prioritas untuk kemudian dilakukan analisa kebutuhan infrastruktur berdasarkan kebutuhan infrastuktur PUPR yang paling prioritas.
Langkah ini dilakukan mengingat Kementerian PUPR dihadapkan dengan keterbatasan alokasi anggaran dan banyaknya tugas Kementerian PUPR kebutuhan infrastruktur PUPR yang akan dibangun. “Pembangunan infrastruktur dilaksanakan di seluruh Indonesia dan dilakukan secara bertahap dan memilih infrastruktur yang benar-benar prioritas atau super prioritas,” ujar Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra saat menjadi salah satu pembicara pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan, Kamis, 19 Mei 2022.
Menurutnya salah satu pembangunan infrastruktur yang menjadi super prioritas yang akan ditangani Kementerian PUPR adalah infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal ini merupakan amanat RPJMN 2020-2024 yang tertuang dalam Perpres No. 18 Tahun 2020.
Pada kesempatan itu juga Kepala BPIW menyampaikan beberapa pencapaian yang sudah dilakukan Kementerian PUPR di Pulau Kalimantan, antara lain Pembangunan Jalan Paralel Temajuk-Aruk , PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Nanga Badau, dll di Kalimantan Barat; Intake Sungai Kayan, Akses Kota Baru Tanjung Selor, TPA dan IPLT di Kabupaten Bulungan, dll di Kalimantan Utara; Bendungan Teritip, TPA Manggar, Jalan Tol Balikpapan – Samarinda, dll di Kalimantan Timur, Pembangunan Jembatan Sei Alalak, SPAM regional Banjarbakula, Bendungan Tapin, di Kalimantan Selatan, dll; dan Peningakatan Kualitas Jalan dan Pembangunan Irigasi Dadahup, di Kalimantan Tengah.
Kementerian PUPR menurutnya juga memiliki sejumlah rencana pembangunan infrastruktur jangka pendek 2023-2024 di Pulau Kalimantan antara lain Penuntasan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yakni PLBN Jagoi Babang dan PLBN Sei Kelik di Kalimantan Barat, Pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan, Pembangunan Kanal Banjir Kota Kasongan di Kalimantan Tengah, Rusun MBR dan Peningkatan kuantitas Air baku Perkotaan di Kalimantan Utara, dan Penuntasan Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi serta intake Sungai Sepaku di Kalimantan Timur .
Acara yang dibuka Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda Kemendagri Teguh Setyabudi ini dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Utara, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dan Sekretaris Daerah Prov. Kalimantan Tengah mewakili Gubernur Kalimantan. Tengah.
Selain itu dihadiri Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Mewakili Menteri Perindustrian, Direktur Jenderal Perhubungan Darat mewakili Menteri Perhubungan, dan Direktur Dana Transfer Khusus mewakili Menteri Keuangan. (Hen/infobpiw)
