BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Wilayah Nasional (Pusnas) kembali melakukan persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR yang akan digelar pada Oktober 2022 mendatang. Dalam upaya mematangkan materi Rakorbangwil, Pusnas BPIW menggelar "Rapat Tindak Lanjut Dukungan Infrastruktur PUPR dalam Keterpaduan Pengembangan Kawasan Strategis Tahun Anggaran (TA) 2024" di Jakarta, Jumat, 29 Juli 2022.
Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka konsolidasi lintas sektor lanjutan dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait agenda Rakorbangwil PUPR Oktober 2022. Kondolidasi awal dengan Kementerian/Lembaga sebelumnya telah dilaksanakan pada rentang waktu 24 Juni hingga 12 Juli 2022, yaitu dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kepala Pusnas BPIW Benny Hermawan menyampaikan bahwa tujuan konsolidasi tersebut yaitu mendapatkan informasi awal mengenai kesiapan kawasan prioritas yang memerlukan dukungan infrastruktur PUPR TA 2024.
"Mendapatkan informasi mengenai rencana kegiatan K/L (Kementerian/Lembaga,-red) TA 2024 di kawasan prioritas yang memerlukan dukungan infrastruktur PUPR," ungkap Benny seraya menambahkan, rapat tersebut juga diharapkan akan mendapatkan informasi kebutuhan program infrastruktur PUPR pada kawasan prioritas TA 2024.
Pembahasan kawasan prioritas TA 2024 tersebut tentunya mengikuti agenda pencapaian tujuan pembangunan nasional di periode akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Lebih lanjut Ia mengatakan, dari 41 major project RPJMN 2020-2024 terdapat 24 proyek prioritas strategis yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR. Selain major project dan amanat lainnya dalam RPJMN, ada tantangan tambahan yang menjadi perhatian Kementerian PUPR, yakni Direktif Nasional berupa Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres), hingga Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pengembangan wilayah.
Kawasan prioritas yang memerlukan dukungan infrastruktur PUPR TA 2024 dilakukan berdasarkan pendekatan tema prioritas nasional, antara lain untuk mendukung Perbatasan Negara & Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) yang merupakan pintu gerbang penghubung negara Indonesia dengan negara tetangga. "Seperti perbatasan darat Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan lainnya," terangnya.
Ada juga konektivitas multimoda, menurutnya seperti bandar udara (Bandara), pelabuhan hub, kereta api dan lainnya. "Kemudian sentra produksi pangan, seperti ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan lainnya," ungkap Benny.
Tak hanya itu, Benny mengatakan, pendekatan dilakukan juga pada KPPN. "Seperti ada di Peureulak, Sidikalang, Dolok Masihul, Labuan Bajo dan lainnya," katanya. Kemudian, pada Kawasan Metropolitan, seperti pada Patungrayaagung, Sarbagita, Banjarbakula, Gerbangkertosusila, Mebidangro, Kedungsepur, Jabodetabekpunjur, Mamminasata, Cekungan Bandung, Bimindo, dan lainnya.
Pendekatan juga dilakukan juga pada Kota Baru, seperti Sofifi, Tanjung Selor, Maja, Sorong dan lainnya. “Kemudian pada Kawasan Industri dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus,-red), seperti Sei Mangkei, Batam-Bintan, Bitung, Ketapang, Mandalika, Sorong, Morotai dan lainnya,” paparnya. Ada juga pendekatan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP),seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang dan lainnya.
Berdasarkan hasil konsolidasi awal lintas sektor, kawasan prioritas yang membutuhkan dukungan infrastruktur PUPR TA 2024 diusulkan ada 60 kawasan. "Dari usulan 60 kawasan tersebut, 37 kawasan termasuk dalam 112 kawasan prioritas Rakorbangwil sebelumnya pada Februari 2022," papar Benny. Usulan kawasan prioritas tersebut perlu dikonfirmasi dan validasi lapangan, terutama terkait isu strategis dan kebutuhan dukungan infrastruktur PUPR yang diperlukan di TA 2024 mendatang.
Rapat pada hari tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Bappenas, perwakilan Kementerian Pertanian, perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya rapat konsolidasi lintas sektor dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian akan diselenggarakan pada Senin, 1 Agustus 2022. (ris/infoBPIW)
