Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) siap menggelar Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR 2023 pada 9-24 Februari mendatang. Hal tersebut ditegaskan Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra saat membuka "Rapat Penelaahan Arahan Program Dalam Rakorbangwil Bidang PUPR TA 2023" yang digelar di Jakarta, 27-28 Januari 2022.
Arief mengungkapkan, rapat persiapan tersebut digelar guna mematangkan substansi serta upaya mengoptimalkan Rakorbangwil Bidang PUPR 2023 mendatang. "Penelaahan program memiliki beberapa tujuan, antara lain memperketat seleksi kawasan prioritas dan arahan dukungan program. Hal itu dapat juga untuk menyisir arahan program yang belum sesuai dengan kewenangan dan kriteria program Kementerian PUPR," paparnya.
Kemudian, lanjutnya, untuk memperkuat justifikasi arahan program, guna meningkatkan kualitas arahan program BPIW untuk unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PUPR. Termasuk, tambah Arief, meningkatkan kesepahaman di internal BPIW, agar tidak terjadi perbedaan pandangan saat bertemu Unor, Pemprov, atau K/L lain. "Hal ini juga dapat sebagai pembelajaran dalam penyusunan arahan program pada Rakorbangwil tahun berikutnya," jelas Arief
Lebih lanjut, Arief menyampaikan arahan, rapat penelaahan program ini agar dimanfaatkan dengan optimal untuk memperkuat substansi. "Seperti kejelasan locus arahan program di dalam kawasan/sub kawasan. Contoh, pembangunan Rusun di Banjarbakula. Di mana persis lokasinya?," ujarnya menerangkan.
Kemudian, penjelasan outcome dan peruntukan/sasaran program. "Misalnya, terdapat arahan program untuk meminta air baku. Perlu diperjelas apakah diperuntukan untuk air minum, irigasi, atau industri?," ungkap Arief.
Selain itu, lanjutnya, perlu ada penyesuaian/reformulasi nomenklatur untuk mengurangi kemungkinan ketidaksesuaian dengan Unor. Misalnya pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Banda Aceh-Aceh Besar yang ditangguhkan oleh Ditjen Cipta Karya karena air baku belum siap. Dalam hal tersebut sebaiknya perlu disebutkan penyediaan air minum di Banda Aceh-Aceh Besar, dengan pentahapan air baku dari Ditjen Sumber Daya Air (SDA) terlebih dulu, kemudian pembangunan SPAM-nya.
Selain itu, Arief mengungkapkan, perlu melakukan periksa ulang terkait dengan kewenangan. “Misal, Pembangunan Jaringan Distribusi Utama SPAM Sindang Heula Tahap I: 400lt/dt di PKN (Pusat Kegiaan Nasional,-red) Serang, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi," terangnya.
Ia juga menyampaikan, substansi tidak harus selalu memasukkan kegiatan OPOR atau dilakukan penyesuaian. "Contoh, rehabilitasi SPAM IKK (Ibukota Kecamatan,red) Maritaing Kab Alor. Sebaiknya disebut peningkatan penyediaan air minum," ujarnya. Arief menambahkan, tidak boleh ada program yang terkunci atau tidak dapat diakomodir hanya karena masalah administrasi. "Misalnya, ada arahan program BPIW yang tidak dapat diakomodir hanya karena alasan belum ada di dalam SIPPA DJCK (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Cipta Karya,-red)," terangnya.
Ia juga menekankan, arahan program harus dikawal sampai penerbitan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran,-red) dan dimonitor setelahnya. “BPIW bersama Setjen c.q. Biro PAKLN perlu melakukan evaluasi pendetailan program dalam Konreg dan mengawal terlaksananya program prioritas dalam proses perencanaan anggaran sampai diterbitkannya DIPA. Selanjutnya dilakukan monitoring pelaksanaannya,” beber Arief.
Di tempat yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW, Benny Hermawan menyampaikan, untuk kawasan-kawasan prioritas yang mendapatkan dukungan infrastruktur PUPR pada tahun anggaran 2023 telah tuntas, pada rapat kali ini menajamkan perencanaan dan program prioritasnya.
"Kita berharap pada rapat persiapan Rakorbangwil 2023 ini dapat menajamkan seluruh perencanaan dan program prioritas 2023, sehingga akan mendukung pelaksanaan Rakorbangwil Bidang PUPR 2023 yang efektif dan optimal," ujarnya di sela-sela acara.
Rapat persiapan Rakorbangwil ini juga dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I (Kapuswil I) BPIW, Hari Suko Setiono, Kapuswil Il BPIW, Kuswardono serta Kapuswil III BPIW, M Rudy Siahaan. Hadir juga para pejabat eselon III, Subkor dan staf di lingkungan BPIW.
Adapun teknis pembahasan pematangan substansi perencanaan dan program prioritas penanganan infrastruktur PUPR 2023 dilakukan secara maraton selama dua hari, mulai dari paparan Puswil I yang meliputi wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan yang kemudian dilakukan pembahasan dan penajaman.
Disusul paparan Puswil II yang meliputi wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara yang kemudian dilakukan pembahasan dan penajaman. Terakhir, paparan Puswil III yang meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua yang kemudian dilakukan pembahasan dan penajaman.(ris/infoBPIW)
