Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen melakukan akselerasi pengembangan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru (BTS).
Hal itu diketahui dalam “Focus Group Discussion (FGD) Penyepakatan Skenario Pengembangan Kawasan BTS” yang digelar di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa 22 Agustus 2023.
"Kegiatan ini merupakan bagian rangkaian penyusunan Integrated Tourism Master Plan KSPN BTS yang telah dimulai sejak Oktober 2021,” terang Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan saat menyampaikan sambutannya.
Menurutnya, FGD tersebut bertujuan untuk membahas dan menyepakati skenario pengembangan KSPN BTS serta menandatangani berita acara kesepakatan para pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan, hasil dari FGD tersebut akan menjadi dasar penyusunan program dan rencana aksi dalam ITMP. Menurutnya, saat ini penyusunan ITMP sedang dalam tahap finalisasi sebelum diajukan menjadi Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) yang dikoordinasikan Kementerian PPN/Bappenas.
Lebih lanjut, Yudha menyampaikan, Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan perekonomian. Pasalnya, sektor pariwisata dinilai dapat memberikan manfaat pembangunan yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. "Terdapat 10 KSPN yang masuk dalam agenda prioritas nasional, di mana KSPN BTS adalah salah satunya," terang Yudha.
Untuk percepatan pengembangan KSPN BTS, lanjutnya, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia melaksanakan program pembangunan pariwisata secara terintegrasi, atau yang dikenal Program Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan (P3TB).
Yudha juga mengatakan, target akhir yang dituju program tersebut yakni meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara maupun nusantara, meningkatnya pengeluaran rata-rata per hari setiap pengunjung, dan meningkatnya lapangan kerja baru di sektor pariwisata Jawa Timur.
Dalam program P3TB tim pusat koordinasi melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Kawasan BTS. Pemerintah Pusat terdiri dari Bappenas sebagai ketua, Kementerian PUPR dan Kemenparekraf serta 14 kementerian/lembaga lainnya.
Sementara itu, tim koordinasi di daerah terdiri dari Pokja Provinsi Jawa Timur dan Pokja di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo.
Menurut Yudha, Pokja P3TB Daerah bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan berbagai kebutuhan pembangunan pariwisata daerah dengan pelaku pembangunan, baik di pusat maupun di daerah, serta berkontribusi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan pariwisata daerah.
Sementara itu, ada tiga poin yang disepakati para pemangku kepentingan untuk pengembangan KSPN Bromo-Tengger-Semeru, yakni: 1) Visi pengembangan KSPN BTS; 2) Skenario pengembangan terpilih yaitu Skenario Cakra yang mengarahkan pembangunan di wilayah Key Tourism Area (KTA) Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang, dengan tema pembangunan spesifik dan destinasi pariwisata prioritas masing-masing KTA dan terkoneksi dengan jalur lingkar luar; serta 3) Lima KTA prioritas di masing-masing kab/kota.
Kesepakatan pengembangan KSPN BTS tersebut ditandatangani oleh perwakilan Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi, Balai Besar Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, Pemprov Jawa Timur, Pemkot Malang, Pemkab Malang, Pemkab Pasuruan, Pemkab Probolinggo dan Pemkab Lumajang.
Hadir juga dari pada penandatanganan kesepakatan itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastrukur PUPR Wilayah II BPIW yang juga sebagai moderator kegiatan, Melva Eryani Marpaung, Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Wilayah Nasional (Pusnas) BPIW, Zevi Azzaino dan jajaran BPIW lainnya.(Ris/Cid/Tiara)
