BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, menggelar diskusi yang membahas rencana pengembangan infrastruktur wilayah pada tiga kawasan prioritas di Pulau Sulawesi, Senin, 21 Agustus 2023.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW Kementerian PUPR, Abram Elsajaya Barus menjelaskan bahwa saat ini BPIW sudah memasuki tahap finalisasi penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) seluruh provinsi. Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III sendiri telah menyelesaikan RPIW di Kawasan Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Diskusi yang dilakukan kali ini menurutnya terkait kawasan prioritas yang sedang dikembangkan, khususnya kawasan industri (KI). Ada empat KI yang masuk dalam wilayah kewenangan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, tiga KI berada di Pulau Sulawesi yakni Sorowako (Sulsel), Konawe (Sulawesi Tenggara) dan Morowali (Sulawesi Tengah), dan satu KI di Maluku Utara yakni Weda Bay.
Dikatakannya juga bahwa arahan Presiden beberapa waktu lalu agar seluruh kabupaten/kota menyusun masterplan terkait kawasan-kawasan yang perlu dikembangkan sesuai ciri khas (branding) daerahnya masing-masing. Kemudian Kementerian PPN/Bappenas memberikan arahan terkait kawasan-kawasan yang perlu mendapatkan perhatian, salah satunya KI.
“Menindaklanjut hal tersebut, Bapak Menteri PUPR meminta BPIW dan Ditjen Cipta Karya untuk bergabung dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan masterplan tersebut,” tutur Abram. Dikatakannya juga Ditjen Cipta Karya telah menyusun rencana pengembangan infrastruktur kawasan permukiman sekitar KI melalui dokumen RPIP. Sementara BPIW melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III menyusun RPIW untuk kawasan sekitar empat KI tersebut.
Saat ini BPIW telah melakukan survei dan diskusi dengan stakeholder terkait, baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan beberapa pihak yang dapat memberikan masukan untuk rencana pengembangan infrastruktur sekitar KI tersebut. Menurutnya diperlukan diskusi yang terus menerus, agar rencana pengembangan yang disusun terintegrasi dengan baik dan saling mendukung satu sama lain.
Kegiatan yang dimoderatori Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Riska Rahmadia ini menghadirkan beberapa narasumber seperti Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Eko Budi Kurniawan. Ia memaparkan mengenai Sinkronisasi Kebijakan Penataan Ruang Nasional terhadap Perkembangan Kawasan Industri Prioritas di Pulau Sulawesi.
Eko menjelaskan mulai dari kebijakan paling makro yakni arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) untuk Pulau Sulawesi terkait Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang merupakan pusat-pusat pertumbuhan. Saat ini Kementerian ATR/BPN sedang melakukan revisi RTR Pulau dimana nantinya akan memuat Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus.
Dikatakannya juga bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Sorowako dan sekitarnya perlu dilakukan pengelolaan kawasan melalui koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang serta pelaksanaan pemantauan kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Eko menyertakan contoh perencanaan tata ruang di sekitar KI yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Bahodopi dan sekitarnya (sekitar Kawasan Industri Morowali).
Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo memaparkan beberapa hal, salah satunya terkait rancangan konsep masterplan pengembangan dan penataan kota/kabupaten prioritas yang terdiri dari tiga unsur yakni perencanaan kawasan bagian wilayah kabupaten/kota, identifikasi proyek, dan evaluasi terhadap perencanaan umum kabupaten/kota.
Disampaikan juga mengenai gagasan awal penataan kawasan sekitar KI Morowali yakni penataan kawasan Pesisir Bahodopi, pengembangan kawasan permukiman baru di Bahodopi – Bahomakmur, dan penataan kawasan Pusat Kota dan Kawasan Inti KI Morowali. Kemudian gagasan awal penataan kawasan sekitar KI Sorowako yakni pembangunan dan pengembangan konektivitas, pengembangan infrastruktur, sosial dan ekonomi, dan penataan kawasan permukiman. Selanjutnya gagasan awal penataan Kawasan sekitar KI Konawe adalah penataan infrastruktur konektivitas, penataan infrastruktur permukiman, penataan sosial dan SDM, dan penataan lingkungan hidup.
Paparan lainnya disampaikan Emma Natalia dari Direktorat Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian. Ia menerangkan beberapa hal, salah satunya mengenai potensi dan pengembangan industri pengolahan nikel di Wilayah Indonesia Timur. Menurutnya kebijakan hilirisasi nikel telah berhasil mendorong berdirinya smelter berbasis nikel yang menghasilkan produk nickel pig iron (NPI)/ feronikel (FeNi). Dikatakannya juga bahwa target pengembangan KI tidak spesifik per provinsi tapi menyeluruh. Konsep pengembangan WPPI diarahkan untuk mengembangkan infrastruktur yang terkoneksi antar daerah yang memiliki keterkaitan erat dalam proses produksi.
Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B., Sukamto, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C DoedoenG Zenal Arifin, dan para staf BPIW. (Hen/Tiara)
