Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun Pengayaan Model Analisis Manfaat dan Dampak Investasi Infrastruktur PUPR Berbasis Spasial di Semarang, Jumat 18 Agustus 2023. Diskusi ini dilatarbelakangi tugas Kementerian PUPR yang tidak ringan dalam menyediakan infrastruktur yang andal di seluruh wilayah Indonesia.
Mengingat besar, beragam, dan luasnya bidang tugas Kementerian PUPR, salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menentukan kawasan/wilayah prioritas yang akan diintervensi beserta dukungan program-programnya secara tepat. Pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR harus dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggung-jawabkan justifikasinya. Untuk itu, diperlukan suatu perangkat pemodelan yang dapat mempermudah pimpinan kementerian dalam memahami situasi yang dihadapi dan dapat menyediakan informasi mengenai konsekuensi dari berbagai pilihan kebijakan yang akan diputuskan.
Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Ir. Zevi Azzaino, M.Sc., Ph.D. menyampaikan bahwa penyediaan model berbasis spasial ini diperlukan sebagai alat bantu pimpinan kementerian dalam membuat keputusan (decision support system), terutama dalam melakukan prioritisasi wilayah/kawasan yang akan didukung beserta investasi programnya.
Narasumber yang dihadirkan dalam diskusi ini adalah Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Dr. Dadang Hardiwan, S.Si., M.Si yang menyampaikan materi tentang statistik manfaat dan dampak infrastruktur PUPR di Jawa Tengah, serta akademisi Universitas Diponegoro Prof. Dr.sc.agr. Iwan Rudiarto, S.T., M.Sc dan Dr. Yudi Basuki, S.T., M.T. yang menyampaikan mengenai pemodelan analisis manfaat dan dampak investasi infrastruktur PUPR berbasis spasial.
Narasumber pertama menjelaskan bahwa pemodelan membutuhkan variabel data sehingga ketersediaan data statistik akan mempermudah penggambaran manfaat dan dampak pembangunan infrastruktur PUPR. “Data dasar yang dijadikan sebagai pijakan dalam membuat sebuah perencanaan adalah jumlah dan kepadatan penduduk, pertumbuhan ekonomi serta PDRB per kapita,” jelas Dadang. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa pemerataan pembangunan secara nasional saat ini mulai terlihat selama empat tahun terakhir yang ditandai dengan mengecilnya peranan ekonomi Pulau Jawa.
Narasumber kedua membahas bahwa pemodelan spasial dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama cartographic modelling yaitu pemodelan yang didasarkan pada data eksisting berbasis trend tanpa memasukkan data program. Kedua spatial simulation yaitu memperkirakan dampak manfaat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan, dengan memasukkan data terkait rencana program. “Pemodelan pertama memerlukan intervensi untuk menentukan prioritas kawasan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur paling tinggi, sementara pemodelan kedua hasilnya dapat divalidasi dengan program-program pembangunan yang telah selesai dilaksanakan,” papar Iwan Rudiarto. Selain itu beliau juga menyebutkan ada beberapa software analisis spasial yang dapat digunakan dalam pemodelan, misalnya ArcGIS, QGIS 3.28 Firenze, MCAS-S, TerrSet dan sebagainya.
Diharapkan dengan adanya pemodelan ini kawasan/wilayah prioritas yang akan diintervensi infrastruktur PUPR dapat ditentukan secara terintegrasi, serta dapat digunakan untuk menyusun prioritas program infrastruktur PUPR yang memberikan manfaat dan dampak yang optimal. (MBA)
