Rangkaian Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memasuki tahapan akhir, yakni Desk Rakorbangwil yang digelar mulai Senin hingga Jumat, 14-18 November 2022 di Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Desk Rakorbangwil yang terbagi menjadi tiga desk diikuti secara Zoom meeting oleh perwakilan Kementerian PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenDesPDTT), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KemenKLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian (Kementan) serta Pemerintah Provinsi.
Pada hari pertama, Senin, 14 November 2022, Desk Rakorbangwil membahas 9 provinsi, yakni Desk I yang membahas Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Riau. Desk II yang membahas Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara membahas Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Provinsi Bali. Sedangkan, Desk III membahas Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua membahas Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Provisi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Untuk hari kedua, Selasa, 15 November 2022, Desk Rakorbangwil membahas 9 provinsi lagi, yakni Desk I membahas Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Provinsi Aceh dan Provinsi Kalimantan Tengah. Desk II membahas Jawa Tengah (Jateng), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur (Jatim), dan Desk III membahas Sulawesi Selatan (Sulsel), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), serta Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Di venue Desk I, Koordinator Desk I Rakorbangwil yang juga Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Kapuswil) I BPIW, Hari Suko Setiono saat membuka desk menyampaikan "Kawasan yang akan dibahas tersebut sudah didiskusikan dengan Unor dan Bappenas, kemudian kawasan itu disimpulkan menjadi Quick Win," terang Hari. Jika dalam pembahasan ada tambahan usulan kawasan dari rekan Pemerintah Provinsi akan dicatat tersendiri.
Menurutnya, setelah pembahasan dan penyepakatan kawasan prioritas beserta dukungan program infrastruktur PUPR TA 2024 atau Quick Win. Kemudian, dilanjutkan menjadi pembahasan dan penyepakatan dukungan program Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR) infrastruktur PUPR TA 2024 di luar kawasan prioritas.
“Setelah pembahasan, akan dituangkan dalam berita acara yang kemudian ditandatangani digital Kepala BPIW, Kepala Bappeda, Pimpinan Pratama Kementerian, untuk mengikat semua pihak,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Keterpaduan Program Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Mangapul L. Nababan mengatakan, Rakorbangwil Oktober 2022 menjadi milestone awal pemrograman infrastruktur PUPR 2024.
Menurutnya, Desk Rakorbangwil sejauh ini berjalan sesuai dengan rencana. “Karena sebelumnya kita telah laksanakan koordinasi awal dengan pihak terkait terutama menyangkut penyepakatan kawasan quick win sesuai dengan arahan Bapak Menteri pada pembukaan Rakorbangwil,” terangnya.
Ia menyatakan, Di desk sendiri sejauh ini seluruh stakeholder dapat memahami strategi pemrograman 2024 yang telah di sampaikan menteri PUPR untuk sangat selektif pembangunan baru dan mendorong OPOR. Pembahasan program yang tidak bisa dituntaskan pada tingkat detil seperti readiness criteria akan dibahas lebih teknis di Konreg awal tahun 2023.
Seperti diberitakan sebelumnya dalam kick off Rakorbangwil Bidang PUPR pada Senin, 31 Oktober 2022, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan Kementerian PUPR berkomitmen melakukan percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan non PSN, sehingga ditargetkan selesai pada semester I tahun 2024 atau sebelum periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju berakhir.
Menurutnya, tahun 2023 dan 2024 merupakan dua tahun terakhir Kabinet Indonesia Maju. Arahan dari Presiden yaitu semua pekerjaan harus diselesaikan pada semester I tahun 2024. “Sehingga Kementerian PUPR memprioritaskan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR) pada proyek-proyek yang diselesaikan sebelumnya seperti jalan tol, air minum, dan sanitasi. Harapannya agar infrastruktur PUPR yang dibangun benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat,” terang Menteri PUPR. (Ris/Tiara)
