Desk Konreg Hari ke-2, Bahas Program Infrastruktur dari Sumatera Hingga Kepulauan Maluku

Layanan Informasi BPIW     |     24 Feb 2023     |     09:02     |     2787
Desk Konreg Hari ke-2, Bahas Program Infrastruktur dari Sumatera Hingga Kepulauan Maluku
Rapat desk 6 membahas program infrastruktur PUPR untuk Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara

Rapat desk pembahasan infrastruktur PUPR pada Konsultasi Regional (Konreg), memasuki hari ke-2, Kamis, 23 Februari 2023. Konreg yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, digelar secara luring dan daring di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan membahas usulan program infrastruktur melalui tujuh desk untuk 13 provinsi.

Desk 1 membahas program infrastruktur PUPR untuk Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Kemudian desk 2 membahas program infrastruktur PUPR di Provinsi Lampung dan Kep. Bangka Belitung. Program infrastruktur PUPR Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan dibahas di desk 3. 

Selanjutnya desk 4 membahas program infrastruktur untuk Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Program infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dibahas di desk 5. Tidak hanya itu, dibahas juga program infrastruktur PUPR untuk Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara I di desk 6. Kemudian pada desk 7 dibahas program infrastruktur PUPR untuk dua provinsi yakni Maluku dan Maluku Utara. 

Bertindak selaku moderator di setiap desk pada hari kedua adalah Pejabat Administrator di lingkungan BPIW, yakni Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Sosilawati, dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Zaldy Sastra. 

Kemudian, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Entatarina Simanjuntak, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Erwin Adhi Setyadhi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Riska Rahmadia, dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B, Sukamto. Konreg diikuti oleh utusan direktorat teknis unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR dan Bappeda serta dinas-dinas teknis provinsi terkait. (Hen/Tiara/infobpiw)

 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: