Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong adanya pemerataan ekonomi wilayah utara-selatan di Pulau Jawa. Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Strategi Penurunan Ketimpangan Wilayah Utara-Selatan Pulau Jawa yang digelar di Jakarta, Selasa 28 Februari 2023.
Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra saat membuka FGD menyampaikan, isu ketimpangan wilayah utara dan selatan di Pulau Jawa, antara lain sisi utara Pulau Jawa berkembang dengan cepat karena didukung oleh sistem transportasi yang relatif lebih lengkap. "Termasuk meliputi konektivitas super koridor Merak-Banyuwangi, hub transportasi berupa pelabuhan, bandara, serta infrastruktur transportasi lainnya," terangnya.
Untuk sisi selatan, lanjutnya, masih terbatas dalam hal sistem transportasi karena tantangan fisik geografis. "Salah satunya topografi curam," ungkap Arief.
Selain itu, wilayah selatan Pulau Jawa memiliki berbagai tantangan dan limitasi wilayah. Ia menerangkan, secara fisik geografis wilayah selatan umumnya berada pada zona bencana tinggi, terutama gempa, longsor, dan tsunami. Sedangkan, wilayah utara Pulau Jawa rawan banjir dan rob.
Ia berharap, kegiatan FGD yang dilaksanakan dapat melahirkan strategi pengembangan wilayah yang efektif di Pulau Jawa. Sehingga, pengembangan di Pulau Jawa dapat mengoptimalkan potensi alam, termasuk daya dukung dan daya tampungnya.
Di tempat sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Kapuswil) II, BPIW, Melva Eryani Marpaung menyampaikan, FGD tersebut digelar dalam rangka mempertajam skenario pengembangan wilayah dan kawasan prioritas di Pulau Jawa.
"Termasuk merumuskan strategi pengembangan ekonomi wilayah, khususnya wilayah selatan Pulau Jawa untuk mengurangi ketimpangan utara-selatan Jawa," terangnya. Ia juga menegaskan, termasuk untuk mempertajam strategi pengembangan kawasan perkotaan yang berkelanjutan di Pulau Jawa.
Kegiatan ini dihadiri narasumber, yakni akademisi Ahli Tata Kota dari Universitas Diponegoro, Okto Risdianto Manullang , Ahli Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Dr. Mubariq Ahmad, Ahli Perkotaan dari Universitas Taruma Negara, Soerjono Herlambang. Termasuk, perwakilan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, Kementerian Pertanian dan perwakilan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Selain itu, hadir juga Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, pejabat administrator, subkoordinator dan staf di lingkungan Puswil II BPIW.(ris/tiara)
