BPIW telah menuntaskan Desk Rakorbangwil untuk Pemrograman PUPR TA 2024 pada 18 November 2022

Layanan Informasi BPIW     |     18 Nov 2022     |     09:11     |     47
BPIW telah menuntaskan Desk Rakorbangwil untuk Pemrograman PUPR TA 2024 pada 18 November 2022
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Benny Hermawan (kiri) saat meninjau control room

Desk Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) yang dimulai Senin,14 November 2022, berakhir pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022.

BPIW bersama unit organisasi (unor), pemerintah daerah (pemda) dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, telah menuntaskan desk Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil). Tiga provinsi terakhir yang dibahas adalah Provinsi Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan.  

 

Pembahasan di desk 1 ini dipandu Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Sosilawati. Beberapa program yang dibahas, salah satunya program infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK)  Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

 

Rapat desk tersebut tidak hanya melibatkan Pemerintah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu saja, tapi juga melibatkan unor di Kementerian PUPR (Sumber Daya Air, Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Perumahan). Selain itu juga melibatkan K/L terkait, salah satunya Kementerian PPN/Bappenas.

 

Kepala Pusat Pengembangan Infratruktur Wilayah Nasional BPIW, Benny Hermawan menjelaskan melalui Desk Rakorbangwil ini, dikonfirmasi dan disepakati lokasi kawasan strategis prioritas dan usulan pembangunan baru infrastruktur PUPR tahun 2024, sesuai koridor kebijakan Menteri PUPR.

“Mengingat pembangunan baru infrastruktur PUPR tahun 2024 ini sangat selektif, pada desk ini kita konfirmasi dan  sepakati hasil rekomendasi BPIW terhadap lokasi kawasan priotitas strategis, yang jika dintervensi pembangunan baru infrastruktur PUPR bisa segera memberikan hasil (quick win). Kesepakatan desk ini akan kita mintakan persetujuan Bapak Menteri sebelum dibahas lebih detail di forum berikutnya,” ujar Benny.

Dikatakannya juga bahwa forum Rakorbangwil ini merupakan ajang untuk berdiskusi  dan berkoordinasi dengan pemda dan K/L lain, sehingga memiliki visi yang sama terkait kolaborasi pembangunan infrastruktur.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW Manggas Rudy Siahaan menambahkan Rakorbangwil  sudah berjalan dengan baik. Apalagi ditunjang dengan Sistem Informasi Pemrograman Infrastruktur PUPR (SIPro). Lebih lanjut ia menyatakan Rakorbangwil diselenggarakan, karena Kementerian PUPR melalui BPIW harus bersinergi dengan semua K/L, pemerintah provinsi, dan unor di lingkungan Kementerian PUPR.

Lebih lanjut Rudy mengatakan kawasan yang akan diprogramkan difokuskan pada kawasan yang memiliki output dan outcome yang tinggi dan memberikan nilai tambah paling besar, dan bisa menjadi engine of growth. Bila suatu provinsi tidak ada kawasan prioritas, maka menurutnya akan dilakukan dengan pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).

Sebelumnya, Pada Rabu, 16 November pembahasan di Desk 1 dibahas program infrastruktur PUPR untuk Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Rapat dipimpin Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IC, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Zaldy Sastra.

 

Pada Desk 2 membahas Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dipandu Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Entatarina Simanjuntak. Desk 3 membahas Maluku dan Maluku Utara dipandu Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Sukamto. Sedangkan pada Kamis 17 November 2022, desk-desk tersebut membahas program infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Lampung, Papua Barat dan Papua. (Hen/Tiara)

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: