Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Benny Hermawan, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Capaian Kerja Transportasi Darat Kemenhub RI 2015-2024" yang diselenggarakan oleh Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia di Aula Lt 5 IASTH, Kampus UI Salemba pada Kamis, 26 September 2024.
Prof. Dr. Ir. Sutanto Soehindro, M.Eng dari Universitas Indonesia dalam sambutannya menyampaikan bahwa FGD ini merupakan sarana diskusi bersama tim peneliti UI dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan terhadap penyusunan Kajian Capaian Kinerja Transportasi Darat 2015-2024, yang merupakan kerja sama antara Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan dengan Universitas Indonesia. Hasil Kajian ini nantinya akan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan pada akhir tahun 2024, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak.
Forum ini mengundang Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai narasumber, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris BPIW, Bapak Benny Hermawan. Dalam kesempatannya menjadi pembicara, Benny Hermawan menyampaikan paparan terkait Arah Pembangunan Infrastruktur Transportasi Nasional. Benny menjelaskan bahwa Kementerian PUPR mendukung konektivitas nasional, dimana kewenangan Kementerian PUPR adalah dalam hal pengembangan jaringan jalan nasional yang menghubungkan: (1) antarpusat kegiatan nasional, (2) antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, (3) menghubungkan pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara dan pelabuhan utama atau pengumpul, serta (4) menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya seperti jalan strategis nasional dan jalan tol.
Dijelaskan lebih lanjut berdasarkan kondisi kinerja jalan di Indonesia, ditemukan tingkat layanan konektivitas yang rendah dengan capaian waktu tempuh 1,82 jam/100 km. Capaian tersebut terhitung rendah di bawah negara tetangga seperti Malaysia (1,09 jam/km) dan Thailand (1,30 jam/km). Rendahnya waktu tempuh di Indonesia disebabkan karena rendahnya kualitas jalan dan tingginya hambatan yang berdampak mengurangi kecepatan.
“Dalam periode 2020-2024 terdapat berbagai capaian penanganan konektivitas di Kementerian PUPR, di antaranya adalah pembangunan jalan tol sepanjang 1.107 km, pembangunan jalan nasional 2.307 km, pembangunan jembatan 66.919 meter, pembangunan fly over dan underpass 6,914 meter, serta peningkatan Jalan Nasional 39.075 km,” ujarnya.
Disampaikan pula bahwa dalam pengembangan transportasi darat, terdapat beberapa isu penting yang masih menjadi PR bersama, yaitu: (1) tingginya biaya logistik nasional; (2) belum terintegrasinya keterkaitan antarmoda transportasi; (3) ketimpangan moda share angkutan yang didominasi penggunaan jaringan jalan; dan (4) rendahnya alokasi anggaran daerah untuk peningkatan panjang dan kualitas jalan. Dengan demikian, Kementerian PUPR perlu lebih bersinergi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Selanjutnya, Benny Hermawan juga menyampaikan bahwa di Pulau Jawa periode 2025-2029, Kementerian PUPR masih akan menuntaskan berbagai target pekerjaan, diantaranya: penuntasan Trans Jawa dan sirip-sirip utama, mencakup Pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi, Gedebage-Tasik-Cilacap, Solo-Yogyakarta, Demak-Kudus-Pati-Gresik, Probolinggo-Banyuwangi, Akses Patimban, Cibadak-Pelabuhan Ratu, dan Yogyakarta-Bawen. Selain itu, direncanakan penanganan simpang tak sebidang kereta api di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, penanganan Jalur Pansela Pulau Jawa untuk mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah utara dan selatan.
Dalam rangka mendukung konsep pengembangan konektivitas di perkotaan, dalam show case Wilayah Metropolitan Jabodetabek dan Kedungsepur, dukungan Kementerian PUPR diarahkan pada pengembangan jalan radial dan lingkar untuk mendistribusikan kepadatan yang didukung dengan pengembangan transportasi massal berbasis rel. Kegiatan FGD ini juga turut menghadirkan pembicara Ikhwan Hakim dari Kementerian Bappenas, dan Prof. Dr. Noriel C. Tiglao, dari University of the Philippines National College of Public Administration and Governance. (Fir/MBA)
