BPIW Kementerian PUPR saat ini sedang mempersiapkan Survei Lokus Integrasi Program PUPR mendukung percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE) Tahun 2024. Guna membahas hal itu, digelar rapat pada Selasa, 12 September 2023, yang diikuti Pusat Wilayah BPIW, Ditjen Cipta Karya (Direktorat Sanitasi, Air Minum, PKP, SSPIP), Ditjen Perumahan (Direktorat SSPP, Rumah Swadaya), Balai Prasarana Permukiman Wilayah, serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan serta perwakilan dari Kemenko PMK .
Saat memimpin rapat tersebut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Boby Ali Azhari menjelaskan berdasarkan hasil konsolidasi dan pengolahan data yang dilakukan BPIW, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan pada 21 dan 22 Agustus 2023 lalu, terpilih 20 lokus atau lokasi prioritas untuk dilakukan survei penajaman dalam rangka integrasi program bidang Cipta Karya Tahun 2024.
Dua puluh lokus ini terdiri dari lima lokus di Pulau Sumatera, sembilan lokus di Pulau Jawa, lima lokus di Pulau Sumatera, dua lokus di Pulau Kalimantan, satu lokus Pulau Sulawesi, dua lokus di Kepulauan Maluku, dan satu lokus di Papua. Puluhan lokus ini tersebar di 13 Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota mendukung 2.042 By Name By Address Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BNBA BSPS) yang telah dibangun tahun 2022 - 2023.
Semula ada 25 lokus, namun mengingat ada lokus yang cukup sulit untuk dijangkau, maka dipilih 20 lokus yang akan dilakukan survei. “Walaupun ada yang sama-sama satu dusun, tapi rumahnya berjauh-jauhan. Jadi kita membatasi dulu 20 lokus untuk kita lakukan survei,” tuturnya.
Boby Ali Azhari menambahkan bahwa program PKE ini juga menjadi prioritas juga bagi pemerintah daerah. Ia berharap rapat yang dilakukan ini dapat memberikan masukan serta mempersiapkan data-data sebelum dilaksanakan survei. Direncanakan survei akan dimulai minggu depan hingga minggu pertama Oktober. Survei kolaborasi yang dilakukan Kementerian PUPR juga akan melibatkan Kemenko PMK, BKKBN, dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya intervensi PUPR pada lokus prioritas ini selanjutnya diharapkan adanya konvergensi program dengan K/L lain maupun Pemerintah Daerah.
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (SSPIP) Ditjen Cipta Karya, Pandu Gunadi Atmosukarto yang turut hadir dalam rapat tersebut berharap survei tersebut dapat tuntas pada bulan Oktober. “Ini tidak hanya PKE, tapi program reguler kami selenggarakan lebih dini lagi dan lelang dini semua, dan harus bisa,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa program 2024 tidak terlepas dari program PKE yang dilaksanakan pada 2023, yakni yang difokuskan pada 17 lokasi. Menurutnya 17 lokasi tersebut harusnya dapat menjadi percontohan sebelum akan dilakukan yang lebih masif lagi.
Menurut Pandu, survei diperlukan untuk memvalidasi kondisi yang ada di lapangan dan dilakukan juga pengecekan anggaran. Setelah sepakat dengan programnya menurutnya baru kemudian dilaksanakan. Terkait alokasi anggaran 2024 untuk PKE menurutnya sama dengan yang dilakukan 2023 dan tidak berkurang.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I.C, Zaldy Sastra, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Allien Dyah Lestary, dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B, Sukamto serta perwakilan dari bidang lain Pusat Wilayah BPIW. (Hen/Tiara)
