Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Yudha Mediawan menekankan agar ada akselerasi menyeluruh dalam pelaksanaan Proyek Pengembangan Perkotaan Nasional atau National Urban Development Project (NUDP).
"Status loan NUDP telah memasuki at risk, perlu percepatan dalam prosesnya," ungkap Yudha saat membuka Kick-off Meeting Midterm Review NUDP yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Bank Dunia di Ruang Rapat Utama BPIW, Jakarta, Rabu, 13 September 2023.
Menurutnya, BPIW berkomitmen untuk melakukan akselerasi menyeluruh dalam proses pengembangan kota-kota di Indonesia melalui NUDP.
Yudha juga menekankan bahwa NUDP ini akan menghasilkan skenario dan strategi pembangunan kota-kota masa depan tahun 2045, sehingga perlu mengadopsi konsep smart city. “Pendekatan smart city perlu dimasukkan dalam RUU (Rancangan Undang-Undang,-red) Perkotaan yang saat ini sedang disusun Kementerian PPN/Bappenas," terang Yudha.
Hasil dari Mid-term Review yaitu perkembangan dan capaian target kegiatan, progres pengadaan paket kegiatan, progres kegiatan di level kota, usulan pemanfaatan dana loan yang belum teralokasi, dan keberlanjutan kegiatan NUDP dalam jangka panjang.
Task Team Leader NUDP, Bank Dunia, Yuko Arai berharap, kegiatan Mid-term Review NUDP yang akan dilaksanakan hingga 22 September 2023 mendapat dukungan dari seluruh PMU/PIU. Kegiatan Mid-term Review ini juga akan melakukan kunjungan kerja ke kota-kota yang yang melaksanan kegiatan CIP Tahap I, seperti Balikpapan, Banjarmasin, Semarang, Surakarta, dan Denpasar.
NUDP ini merupakan platform kolaborasi antar stakeholders perkotaan, sehingga Ketua CPMU (Central Project Management Unit) Firman H. Napitupulu menyampaikan pentingnya stakeholders engagement, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan NUDP. Untuk itu, pertemuan ini juga mendorong perkuatan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional (TKSPPN) yang dikoordinasikan Bappenas, antara lain dengan melakukan perubahan struktur organisasi serta penyusunan dan penyepakatan rencana aksi pada tahap awal.
Dalam kesempatan tersebut hadir Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Tri Dewi Virgiyanti menyampaikan perlunya melibatkan kolaborasi dengan K/L lain yang terkait namun tidak menjadi PMU (Project Management Unit)/PIU (Project Implementation Unit) dalam kegiatan ini. “Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perlu dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan NUDP,” terang Virgi.
Kick-off meeting juga membahas perlunya review kembali terhadap hasil Capital Investment Planning (CIP) Fase 1 agar terdapat kesinambungan antara hasil Integrated City Planning (ICP) dan CIP. “Kegiatan ICP yang akan dilaksanakan oleh BPIW Kementerian PUPR perlu disinkronkan dengan CIP Tahap I dan II” terang Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino. (Ris/Tiara)
