BPIW Matangkan Persiapan Survei Lokus Prioritas Integrasi Program PKE 2023

Layanan Informasi BPIW     |     03 Mar 2023     |     04:03     |     4893
BPIW Matangkan Persiapan Survei Lokus Prioritas Integrasi Program PKE 2023
Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra saat membuka rapat Pembahasan Rencana Survei Lokus Prioritas Integrasi Program PKE 2023 di Kantor BPIW, Jakarta, Selasa 28 Februari 2023.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BPIW berkomitmen mengupayakan penanganan terintegrasi pada 15 lokus prioritas Tahun 2023 yang akan menjadi benchmarking/model/pilot project dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) Kementerian PUPR. Hal itu terungkap dalam Rapat Pembahasan Rencana Survei Lokus Prioritas Integrasi Program PKE 2023 di Kantor BPIW, Jakarta, Selasa 28 Februari 2023.

Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra saat membuka rapat mengatakan, dalam mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) harus berdasarkan data dan informasi  yang akurat. "Intervensi tersebut akan memiliki makna, kalau data dan informasi yang dipegang akurat dan tajam," terang Arief.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Kapuswil) I BPIW, Hari Suko Setiono menjelaskan, rapat untuk mewujudkan kesepahaman dalam persiapan survei lokus prioritas integrasi Program Cipta Karya–Perumahan untuk PKE 2023. Lokus ini merupakan lokus pilihan berdasarkan hasil pengolahan data pada 1.941 lokus PKE yang telah mendapatkan program BSPS Tahun 2022. Terdapat 18 lokus prioritas yang akan disurvei merupakan lokus yang terklaster memiliki jumlah BSPS  lebih dari 50, berada dalam radius 2 km, dan ada juga yang merupakan di wilayah 3T.

Menurutnya, untuk survei ke lokus prioritas akan dibentuk 11 tim. “Setiap tim terdiri 2 orang dari BPIW, 2 orang dari Ditjen Perumahan (Pusat dan/atau Balai,-red), dan 3 orang atau lebih dari Ditjen Cipta Karya (Pusat dan/atau Balai,-red)," terang Hari.

Ia mengatakan dalam survei integrasi ini diharapkan akan ada perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Rapat tersebut dihadiri Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Pandu Gunadi Atmosukarto, serta perwakilan Ditjen Perumahan, Kemenko PMK, dan BKKBN.(ris/tiara)

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: