Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melakukan Survey dan Focus Group Discussion (FGD) evaluasi manfaat infrastruktur PUPR prioritas di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 5 sampai 9 Juni 2023. Hal ini sesuai dengan kebijakan Menteri PUPR bahwa menjelang berakhirnya RPJMN 2020-2024, tidak ada pembangunan baru melainkan optimalisasi manfaat infrastruktur melalui Operasionalisasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR). BPIW melakukan serangkaian survey langsung ke lapangan dan diskusi dengan pihak terkait mengenai evaluasi manfaat dan optimalisasi infrastruktur terbangun.
Pada FGD yang berlangsung pada tanggal 7 Juni 2023 kemarin, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III, Abram Elsajaya Barus, dalam arahannya menyampaikan amanah Presiden mengutamakan hasil dalam menjalankan kinerja sehari-hari. “Jangan bekerja berorientasi pada proses melainkan pada hasil yang nyata. Apakah pembangunan kita sudah benar-benar membawa manfaat kepada masyarakat? Dan ini harus dilihat dan ditanyakan langsung kepada pengguna infrastruktur”, ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR III.A, Riska Rahmadia, mengatakan bahwa BPIW melakukan evaluasi terhadap outcome untuk melihat keberfungsian dan kebermanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun, sekaligus memberikan rekomendasi kedepan agar infrastruktur tersebut dapat berfungsi lebih optimal dan memberikan manfaat sesuai yang direncanakan. “Terdapat 2 (dua) aspek yang menjadi acuan evaluasi manfaat yaitu relevansi dengan membandingkan tujuan pembangunan dan realisasi serta efektivitas dengan melihat sejauh mana infrastruktur memecahkan permasalahan wilayah”, jelasnya.
Terdapat 16 infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi yang akan dilakukan evaluasi manfaat dengan empat di antaranya ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Bendungan Ladongi, Jembatan Teluk Kendari, Jalan Lingkar Kota Kendari, dan Sarhunta DPP Wakatobi. Tim Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III telah melakukan survei langsung ke Bendungan Ladongi, Jembatan Teluk Kendari, dan Jalan Lingkar Kota Kendari pada Senin 5 Juni 2023 dan Selasa 6 Juni 2023 lalu. Kemudian untuk DPP Wakatobi dikunjungi langsung pada 8 Juni 2023.
FGD ini dihadiri oleh undangan dari perangkat daerah terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Tenggara, serta Camat Kota dan Kabupaten lokasi keempat infrastruktur PUPR di Sulawesi Tenggara. Dalam FGD tersebut juga berjalan diskusi mengenai operasionalisasi dan pemanfaatan infrastruktur juga beberapa kendala yang dihadapi. Diharapkan dari diskusi ini dapat diinventarisasi kondisi dan kendala untuk kemudian menjadi bahan evaluasi ke depan. (Mutri/Tiara)
