BPIW Kementerian PUPR melakukan rapat koordinasi secara virtual Selasa, 8 Februari 2022 terkait Hasil Penajaman Lokus Integrasi Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Cipta Karya dan Program Perumahan dalam Penanganan Kemiskinan Esktrem dan Stunting di 212 kabupaten/kota prioritas 2022.
Saat membuka rapat tersebut Kepala BPIW Rachman Arief Dianeputra menyatakan BPIW telah melakukan pengolahan data yang didapat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menetapkan lokasi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tersebut.
Setelah menetapkan lokasi prioritas menurut Arief akan dilakukan survei verifikasi dan validasi yang diikuti oleh BPIW, Cipta Karya, Perumahan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan BKKBN. Menurut Arief verifikasi dan validasi yang akan dilakukan untuk memastikan akurasi data dari BKKBN untuk para calon penerima manfaat yang merupakan masyarakat miskin ekstrem terutama yang memiliki rumah tidak layak huni.
Arief juga menjelaskan digunakannya data dari BKKBN, karena memiliki landasan hukum sesuai UU 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Data lembaga itu representatif memberikan informasi terkait stunting sekaligus kemiskinan ekstrem terutama dalam hal rumah tidak layak huni. “Jadi terkait stunting ada informasi terkait kondisi air minum atau air bersih, dan kondisi sanitasi,” ucapnya.
Kegiatan ini juga diisi dengan paparan dari Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I BPIW Hari Suko Setiono. Menurutnya penanganan dan dukungan program Kementerian PUPR pada 212 kabupaten/kota akan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat isu atau masalah dan tipologi karakter lingkungan.
Ke-212 kabupaten/kota tersebut antara lain Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat), Banjarnegara (Jawa Tengah), Lombok Barat (NTB), Manggarai Timur (NTT), Kutai Timur (Kalimantan Timur), Jeneponto (Sulawesi Selatan), dan Jayawijaya (Papua). “Arahan Bapak Menteri PUPR, Kementerian PUPR akan mengintegrasikan program perumahan dan permukiman dalam skala lingkungan atau kawasan,” imbuhnya. Dalam penanganan kemiskinan ekstrem perlu intervensi secara serius pemerintah dan seluruh unsur terkait. Hal ini membutuhkan konvergensi kebijakan berbagai instansi agar dapat tepat sasaran dan efisien.
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya Pandu Gunadi Atmosukarto menambahkan dengan jumlah yang tidak sedikit, maka penanganan miskin ekstrem tidak bisa ditangani dalam satu tahun anggaran. Ia berharap dari survei yang akan dilakukan dapat dipastikan desa atau kawasan yang diprioritaskan untuk diintervensi infrastruktur PUPR. “Kita perlu pastikan kawasan yang akan ditangani terutama yang akan ditangani Ditjen Cipta Karya,” ucapnya.
Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan KM Arsyad menyebutkan saat melakukan verifikasi dan validasi data dilapangan perlu didampingi pemerintah daerah setempat. Namun menurutnya harus disampaikan ke pemerintah daerah bahwa data yang digunakan merupakan data dari BKKBN, sehingga dapat fokus pada data yang ada tersebut.
Direktur Sistem dan Strategi Penyediaan Perumahan Ditjen Perumahan Edward Abdurrahman menyatakan masterplan atau rencana induk yang sudah dilakukan unit organisasi (unor) seperti dari Cipta Karya akan lebih baik dipertimbangkan untuk diintegrasikan untuk penanganan miskin ekstrem tersebut.
Kegiatan ini juga dihadiri beberapa pejabat unor terkait antara lain Kepala Subdit Keterpaduan PIP Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya Taufan Madiasworo dan Kasubdit Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan Mitha Hasti Suryani.
Sedangkan dari BPIW dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Doedoeng Z. Arifin, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A Melva Eryani Marpaung, dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B Sukamto. (Hen/infobpiw)
