BPIW Kementerian PUPR dan Mabes TNI AD tengah menjajaki peluang kerja sama untuk melakukan percepatan pembangunan di Pulau Kalimantan dan Pulau Pupua, khususnya di kawasan perbatasan dan kawasan rawan gangguan keamanan. Demikian terungkap dalam audiensi BPIW dengan Mabes TNI AD yang digelar di ruang rapat BPIW, di Jakarta, Kamis, 3 Februari 2022.
Dalam rapat tersebut hadir mewakili Mabes TNI AD, Ketua Pokja Staf Ahli Kasad, Mayjen TNI, Bambang Supardi, Ketua Tim Staf Ahli Kasad, Brigjen TNI, Temas dan anggota tim, Kolonel, FX Mokoginta Sihotang. Perwakilan Mabes TNI AD tersebut disambut langsung Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra, Sekretaris BPIW, Iwan Nurwanto dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW, Benny Hermawan.
Dalam sambutannya, Arief mengaku, antusias serta respek atas kunjungan perwakilan Mabes TNI AD dalam rangka menjajaki peluang kerja sama antara Kementerian PUPR dan Mabes TNI AD. "Untuk percepatan pembangunan infrastruktur memang membutuhkan kontribusi banyak pihak, salah satunya dari jajaran Mabes TNI AD," ungkap Arief.
Ia mengakui, pembangunan infrastuktur PUPR perlu lebih melibatkan Mabes TNI AD. Salah satunya untuk percepatan pembangunan di kawasan perbatasan Kalimatan dan wilayah Pulau Papua. Lebih lanjut Arief menjelaskan, saat ini arah kebijakan dan strategi pembangunan infrastuktur di Pulau Papua yang termuat Renstra PUPR, yakni percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya, serta pelaksanaan otonomi khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, berbasis ekologis serta wilayah adat.
“Kemudian, untuk isu strategis pengembangan infrastruktur PUPR di Provinsi Papua Barat, antara lain dukungan infrastruktur pengembangan PKN Sorong, PKW Manokwari, PKW Ayamaru, PKW Fak fak, KPPN Misool, serta KPPN Manokwari,” terangnya. Selain itu disampaikan beberapa dukungan terhadap Kota Baru Sorong, KEK Sorong, Dukungan infrastruktur pengembangan Raja Ampat, Dukungan terhadap Kawasan pabrik Sagu Distrik Kais Sorong Selatan dan lainnya.
Ia menambahkan, untuk isu strategis pengembangan infrastruktur PUPR di Provinsi Papua, yakni dukungan infrastruktur di PKN Jayapura, PKN Timika, PKN Merauke dan pengembangan PKW Biak, PKW Nabire, PKW Muting, PKW Bade, PKW Sarmi, PKW Arso, serta PKW Wamena. “Ada juga dukungan infrastruktur pengembangan KPPN Jayapura, KPPN Arso, KPPN Merauke. Selain itu, dukungan pengentasan kemiskinan dan ancaman stunting di kawasan Papua bagian tengah. Kemudian, dukungan infrastruktur untuk pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Salor di Kab. Merauke, KPB Senggi di Kab. Keerom, Wilayah Adat Laa Pago dan lainnya,” paparnya.
Arief juga menjelaskan, arah pengembangan pembangunan Pulau Kalimantan, yakni mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi, memantapkan peran sebagai lumbung energi nasional, mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia, mendorong pemerataan pembangunan, terutama di Kalimantan bagian Utara. "Untuk Pulau Kalimantan pembangunan melakukan strategi pertumbuhan dan pemerataan," paparnya.
Ia mencontohkan, program pembangunan konektivitas di 4 provinsi yang menghubungkan 18 kabupaten, yakni pembangunan Jalan di Provinsi Kalbar Kab Kapuas Hulu, Kab Melawi, serta Kab Sintang. Untuk Provinsi Kalteng menghubungkan Kab Barito Utara, Kab Gunung Mas, Kab Katingan, Kab Kapuas, Kab Murung Raya, Kab Seruyan.
“Di Kaltim diberikan dukungan untuk menghubungkan Kab Berau, Kab KuKar, Kab Mahakam Ulu, Kab Kutai Barat, serta Kab Kutai Timur. Di Provinsi Kaltara pembangunan dilakukan untuk menghubungkan Kab. Bulungan, Kab Malinau, serta Kab. Nunukan atau yang dikenal Heart of Borneo (HoB), serta banyak lagi program di Pulau Kalimantan,” terang Arief. Menurutnya, pembangunan konektivitas tersebut memiliki banyak tujuan, mulai dari meningkatkan perekonomian wilayah, kemudahan mobilitas dan lainnya.
Di tempat yang sama, Mayjen TNI, Bambang Supardi mengatakan, selama ini TNI telah banyak melakukan kerja sama dengan Kementerian PUPR. “Hasil pembangunannya telah banyak dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama untuk kawasan perbatasan atau kawasan rawan keamanan,” ujar Bambang.
Ia berharap, kerja sama Mabes TNI AD dengan Kementerian PUPR bisa terus ditingkatkan dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, khususnya untuk kawasan-kawasan perbatasan serta kawasan rawan gangguan keamanan.(ris/infoBPIW)
