BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III berkomitmen mendukung percepatan pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Bone di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat judul "Penyusunan Master Plan dan Development Plan (MPDP), Pra Studi Kelayakan dan Pra Desain Kawasan KPPN Bone," di Jakarta, Selasa (25/8) yang juga disiarkan secara video conference (Vicon). FGD ini diikuti peserta dari Kementerian/Lembaga (KL), unit organisasi di Kementerian PUPR, serta perwakilan pemerintah daerah.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, BPIW, M. Rudy Siahaan saat menyampaikan sambutan dan arahan mengatakan, kegiatan FGD tersebut sengaja digelar dengan melibatkan banyak pihak, guna memperoleh banyak masukan dan informasi untuk skenario pembangunan di KPPN Bone.
"Dari FGD ini akan berlanjut pada penyusunan MPDP, pra studi kelayakan, dan pra desainnya,” ungkap Rudy. Sasarannya, ujar Rudy, untuk membuat skenario pembangunan infrastruktur jangka menengah pada masa kehidupan normal baru, pengembangan infrastruktur dalam stimulus percepatan pemulihan ekonomi, serta adanya penyepakatan delineasi wilayah KPPN Bone.
Rudy menjelaskan, Kementerian PUPR memiliki kemampuan untuk mendukung pengembangan KPPN, antara lain pada sektor Sumber Daya Air (SDA) seperti, pembangunan jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian, agar pertanian dapat menjadi komoditas unggulan, serta sumber air baku untuk masyarakat.
"Sektor konektivitas, seperti pembangunan jalan akses menuju titik-titik pemasaran agar mempermudah distribusi hasil pengolahan komoditas unggulan," ungkapnya. Ia juga mengatakan, pembangunan jalan akses dari lahan produksi ke pusat pengolahan, mulai dari jalan poros desa, jalan usaha tani, dan jalan lingkungan.
Untuk sektor Cipta Karya, dukungan seperti bangunan pengolahan komoditas unggulan menjadi intermediate produk, bangunan pemasaran lokal, serta infrastruktur permukiman bagi masyarakat. Sedangkan terkait sektor Perumahan seperti penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat perdesaan.
Ia juga memaparkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengarahkan pembangunan wilayah di Sulawesi menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi. Untuk pengembangan Kabupaten Bone masuk dalam koridor pemerataan.
Menurutnya, pengembangan KPPN dapat dilakukan melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemudian, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta peningkatan konservasi.
Rudy juga berharap, pada KPPN Bone dapat diwujudkan hilirisasi komunitas unggulan. “Misalnya di KPPN Bone, komunitas unggulannya adalah rumput laut. Dari rumput laut tersebut lahir produk olahannya seperti produk makanan minuman produk farmasi, produk kosmetik, dan beragam produk dari bahan baku rumput laut tersebut,” tegas Rudy.
Di tempat yang sama, Sugiyantoro, Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB mengatakan, muatan yang sangat perlu dirumuskan pada MPDP, pra studi kelayakan dan pra desain adalah hal yang mendukung KPPN Bone menjadi lokomotif dalam pengembangan ekonomi desa dan kawasan perdesaan.
"Kemudian dalam konteks perkembangan koridor ekonomi, pembangunan konektivitas nasional di sekitar KPPN Bone perlu diarahkan dalam mendukung pada meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional," terangnya.
Ia juga menerangkan, pelaksanaan pembangunan yang dibutuhkan di KPPN antara lain, pengembangan jalan daerah untuk pengembangan kawasan, dan pembangunan infrastruktur dasar diarahkan untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia. "Seperti peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan, pembangunan infrastruktur SPAM perdesaan berbasis masyarakat dan pembangunan infrastruktur SPAM di kawasan nelayan," paparnya.
Di tempat berbeda, Sumedi Andono Mulyo, Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memaparkan, transformasi desa, kawasan serta daerah akan terwujud apabila didukung empat hal, yakni akumulasi modal sosial, akumulasi modal pengetahuan, akumulasi modal fisik, serta akumulasi modal keuangan. “Kemudian, basis kemajuan dan keunggulan kawasan itu ditentukan tiga hal, yakni keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif dan keunggulan kolaboratif semua stakeholder,” terangnya.
Sementara itu, Ade Fariq Ashar, Kepala Bappeda Kabupaten Bone menyatakan, dalam prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 pada poin 4 menegaskan percepatan pembangunan daerah bertumpu pada desa dan kawasan perdesaan. "Hal ini sangat sejalan dengan program pengembangan KPPN," terangnya. Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun ini juga mengalokasikan anggaran yang cukup banyak dalam mendukung pengembangan kawasan di sekitar KPPN Bone. Dengan begitu, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bone menyambut hangat rencana pengembangan KPPN Bone.(ris/infoBPIW)
