Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dalam Rapat Komisi V DPR RI yang dihadiri oleh Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti dan pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian PU. Rapat digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.
Rapat diselenggarakan dalam rangka membahas kebijakan efisiensi anggaran mitra kerja Komisi V DPR RI dalam APBN Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus.
Membuka rapat tersebut, Ketua Komisi V DPR RI menyampaikan arahannya kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang hadir bahwa rapat membahas pengesahan program kegiatan dari masing-masing K/L setelah pagu indikatif yang sudah disahkan. Ditambahkan oleh Lasarus rapat kali ini juga membahas Pra-Anggaran Tahun 2025 yang sudah dibahas pada periode tahun lalu.
“Sekarang dilakukan penyesuaian efisiensi berdasarkan Asta Cita Presiden. Sehingga pagu indikatifnya fokus kepada program yang akan menjadi prioritas dari K/L masing-masing,” ujar Lasarus.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU, Dody Hanggodo menyampaikan target pembangunan infrastruktur bidang PU Tahun 2025 yang diefisiensi pada Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga (BM), Ditjen Cipta Karya (CK), dan Ditjen Prasarana Strategis (PS).
Menteri Dody menyampaikan target pembangunan infrastruktur Kementerian PU TA. 2025 sesuai anggaran yang telah mendapatkan efisiensi tersebut dengan rincian Ditjen SDA sebesar Rp 10, 70 T untuk pembangunan 1 unit Bendungan, 450 Ha Daerah Irigasi, 16.000 Ha Rehabilitas Jaringan Irigasi, 11 km pengendali banjir, 5,5 km pengaman pantai, serta 0,25 m3/detik penyediaan air baku. Ditjen BM yang bernilai Rp 12,48 T untuk pembangunan 63 km jalan baru, 342 km peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan, 1.096 m pembangunan dan duplikasi jembatan, 242 m pembangunan flyover/underpass, dan 13 km pembangunan jalan tol. Ditjen CK yang bernilai Rp 3,78 T akan dilakukan pembangunan dan peningkatan SPAM 750 lt/detik , perluasan SPAM 1.702 SR, pengelolaan air limbah pada 2000 KK, pengelolaan persampahan 700 KK, 11,5 Ha, pengembangan kawasan dan 2 unit bangunan gedung. Selanjutnya Ditjen PS yang bernilai Rp 1,16 T berupa pembangunan 86 unit PHTC Madrasah, 11 unit Rehab dan Renov Perguruan Tinggi/Keagamaan, 4 unit Rehab dan Renovasi Pasar, 2 unit Prasarana Olahraga, dan 4 unit prasarana lain seperti sekolah, pasar, serta puskesmas di IKN.
“Semoga Bapak berkenan menyetujui program kerja Tahun Anggaran 2025 ini. Terkait kontrak multi years yang sedang on going nantinya akan direlaksasi/diperpanjang dan dipastikan akan tetap dilanjutkan,” ujar Menteri Dody.
Rapat berlanjut dengan penyampaikan rencana realisasi program setelah efisiensi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Kementerian Transmigrasi RI, Badan Meteorologi dan Geofisika, serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
Rapat bersama Komisi V DPR RI menghasilkan kesimpulan terkait kebijakan anggaran TA 2025. Komisi V DPR meminta K/L termasuk Kementerian PU di dalamnya untuk memprioritaskan program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM), menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, konektivitas antar wilayah, dan mempertahankan performa infrastruktur konektivitas yang telah tersambung, serta menjamin kegiatan yang telah selesai proses lelang/ tender utamanya kegiatan infrastruktur yang mendesak dan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Menteri Transmigrasi RI, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Wakil Menteri Perhubungan RI, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (Fir/Tiara)
