Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI. Raker yang turut dihadiri Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti dan pejabat tinggi Madya di lingkungan Kementerian PU tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.
Raker kali ini diselenggarakan dalam rangka membahas evaluasi pelaksanaan APBN TA. 2024 serta membahas program kerja TA. 2025. Rapat Kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus.
Ketua Komisi V DPR RI tersebut menyampaikan arahannya kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang hadir untuk melakukan reviu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing terkait pelaksanaan APBN TA. 2024. Lasarus juga menyampaikan beberapa isu strategis terkait anggaran Tahun 2025.
“Kami minta Kementerian dan Lembaga untuk menyampaikan efisiensi rencana anggaran masing-masing. Kami juga meminta agar kegiatan yang sudah selesai tender mendapatkan prioritas terutama kegiatan infrastruktur yang mendesak dan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat, termasuk beberapa program di Kementerian PU terkait multi-years kontrak untuk segera mendapatkan perhatian,” ujarnya.
Selain itu, Lasarus juga meminta K/L untuk mengalokasikan program padat karya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi perlu mendapat perhatian dan prioritas. Kemudian K/L diharapkan dapat menjamin ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah bagi masyarakat. Selanjutnya, K/L diminta untuk melaksanakan anggaran tepat waktu, tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Terakhir, K/L diharapkan untuk meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel untuk mengurangi potensi kemungkinan terjadinya pemborosan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Dody Hanggodo menyampaikan anggaran belanja Kementerian PU dalam pelaksanaan APBN TA. 2025 yang telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 81,38 T dari jumlah sebelumnya yang mencapai 110,95 T.
“Alokasi anggaran belanja Kementerian PU TA.2025 setelah mengalami efisiensi yakni sebesar Rp 29,5 T yang terdiri dari non rupiah murni Rp 16,31 T dan rupiah murni Rp 13,26 T dengan rincian belanja pegawai, pembiayaan KPBU-AP, tanggap darurat bencana dan pengendalian lumpur sidoarjo, tunggakan/eskalasi, pengadaan tanah, MYC lanjutan Dirjen Prasarana Strategis, sebagian OP infrastruktur SDA, dan kegiatan strategis/ direktif lainnya,” jelas Dody.
Dody turut menyampaikan target pembangunan infrastruktur Kementerian PU TA. 2025 setelah efisiensi tersebut dengan rincian Dirjen Sumber Daya Air sebesar Rp 10, 70 T pada pembangunan 1 unit Bendungan, 450 Ha Daerah Irigasi, 16.000 Ha Rehabilitas Jaringan Irigasi, 11 km pengendali banjir, 5,5 km pengaman pantai, serta 0,25 m3/detik penyediaan air baku. Dirjen Bina Marga yang bernilai Rp 12,48 T pada pembangunan 63 km jalan baru, 342 km peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan, 1.096 m pembangunan dan duplikasi jembatan, 242 m pembangunan flyover/underpass, dan 13 km pembangunan jalan tol. Pada Dirjen Cipta Karya yang bernilai Rp 3,78 T akan dilakukan pembangunan dan peningkatan SPAM 750 lt/detik , perluasan SPAM 1.702 SR, pengelolaan air limbah pada 2000 KK, pengelolaan persampahan PADA 700 KK, 11,5 Hapengembangan kawasan dan 2 unit bangunan gedung. Selanjutnya pada Prasarana Strategis yang bernilai Rp 1,16 T berupa pembangunan 86 unit PHTC Madrasah, 11 unit Rehab dan Renov Perguruan Tinggi/Keagamaan, 4 unit Rehab dan Renovasi Pasar, 2 unit Prasarana Olahraga, dan 4 unit prasarana lain seperti sekolah, pasar, serta puskesmas di IKN.
Turut hadir dalam Raker, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Menteri Transmigrasi RI, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sebagai informasi, APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang semula bernilai Rp 5,27 T menjadi Rp 1,61 T setelah efisiensi. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal semula Rp 2,19 T menjadi Rp 1,15 T. Kemudian, Kementerian Transmigrasi yang semula Rp 122,41 M menjadi Rp 75,02 M. Badan Meteorologi dan Geofisika semula Rp 2,82 T menjadi Rp 1,40 T, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ Basarnas yang semula Rp 1,49 T menjadi Rp 1,01 T. (Fir/Tiara)
